Jayapura fajarpapua.com–Kapolda Papua, Irjen Pol Patrige R Renwarin melakukan audiensi bersama Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait evaluasi dan penguatan kuota afirmasi penerimaan calon anggota Polri bagi Orang Asli Papua (OAP) tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Lobby Lantai 2 Mapolda Papua, Koya Koso, Jumat (24/04/2026) itu dihadiri Ketua Pansus Afirmasi penerimaan anggota Polri Polda Papua Yoel Mulait, pejabat utama Polda Papua, serta anggota MRP Orpa Nari.
Anggota MRP, Orpa Nari mengatakan, pentingnya kebijakan afirmasi sebagai bentuk keberpihakan kepada generasi muda Papua agar mendapat kesempatan yang adil dalam proses rekrutmen Polri. MRP juga mendorong peningkatan kuota afirmasi serta perlindungan terhadap cita-cita anak-anak OAP.
MRP menyatakan komitmennya mendukung program afirmasi melalui edukasi kepada masyarakat guna menghilangkan stigma negatif terkait praktik titip-menitip dalam proses rekrutmen.
Kapolda Papua mengatakan, proses seleksi anggota Polri dilaksanakan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Ia menyebut seluruh tahapan seleksi mengacu pada standar yang telah ditetapkan, termasuk nilai ambang batas psikologi minimal 61.
“Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka dan profesional, kami pastikan tidak ada praktik titipan sehingga setiap peserta memiliki kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi,” ujarnya.
Ia mengungkapkan jumlah pendaftar calon anggota Polri di Papua mencapai lebih dari 4.000 orang, sementara kuota yang tersedia sekitar 300 orang. Tingginya animo menjadi tantangan dalam menjaga kualitas seleksi sekaligus mengakomodasi kebijakan afirmasi.
Sebagai bentuk keberpihakan, Polri menerapkan sejumlah kebijakan afirmatif, diantaranya relaksasi persyaratan fisik bagi OAP seperti penyesuaian tinggi badan minimal calon polisi laki-laki dari 163 sentimeter menjadi 160 sentimeter. Selain itu, ditargetkan komposisi kelulusan sebesar 70 persen OAP dan 30 persen non-OAP.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari regulasi Mabes Polri untuk memberikan ruang lebih luas bagi putra daerah tanpa mengabaikan standar kompetensi.
“Pemerataan distribusi personel Polri sangat penting, khususnya di wilayah pedalaman yang masih minim keterwakilan anggota, hal ini untuk meningkatkan pelayanan kepolisian secara merata di seluruh wilayah Papua,” tuturnya.
Kapolda juga mendorong pemerintah daerah turut berperan mendukung program afirmasi melalui penyediaan anggaran pendidikan bagi calon peserta sejak tahap awal hingga pelantikan.
“Sinergi antara Polri, MRP, dan pemerintah daerah menjadi kunci agar kebijakan afirmasi berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Pansus Afirmasi penerimaan anggota Polri Polda Papua Raimond May menyoroti perlunya kejelasan distribusi kuota serta mengusulkan pengaktifan kembali program Polisi Noken sebagai salah satu solusi menekan angka pengangguran di daerah.
Sebagai bagian dari penguatan integritas, seluruh tahapan seleksi akan diawasi ketat melalui tim supervisi serta dilengkapi mekanisme validasi status OAP guna memastikan kebijakan afirmasi tepat sasaran. Melalui audiensi ini diharapkan proses rekrutmen anggota Polri tahun 2026 berjalan transparan, berkeadilan, dan membuka peluang lebih besar bagi putra-putri asli Papua untuk mengabdi di institusi Polri. (hsb)