Jayapura, fajarpapua.com – Realisasi pendapatan negara di wilayah Papua hingga akhir September 2026 mencapai Rp 4,45 triliun atau 66,31 persen dari target tahunan sebesar Rp 6,7 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja negara tercatat Rp 41,31 triliun atau 65,69 persen dari total pagu Rp 62,89 triliun.
Capaian tersebut menunjukkan perkembangan pelaksanaan anggaran pemerintah di Papua hingga triwulan III tahun 2026, baik dari sisi penerimaan negara maupun belanja untuk mendukung pembangunan daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua, didampingi Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II), Tatag Prihantara Yuwono, menjelaskan target pendapatan negara tahun 2026 di wilayah Papua terdiri atas Pajak Dalam Negeri sebesar Rp 5,73 triliun, Pajak Perdagangan Internasional Rp 234,54 miliar, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 751,61 miliar.
“Dari jumlah tersebut, penerimaan Pajak Dalam Negeri mendominasi dengan nilai realisasi Rp 2,86 triliun. Angka ini didorong oleh peningkatan year-on-year pada realisasi penerimaan PPh nonmigas, PPN, serta PPnBM,” jelasnya.
Menurutnya, pertumbuhan penerimaan pajak tersebut dipengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan perpajakan melalui implementasi sistem Coretax, serta pengelolaan restitusi pajak.
PNBP Papua Lampaui Target
Di sisi lain, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional hingga 30 September 2026 mencapai Rp 201,67 miliar. Penerimaan tersebut sebagian besar berasal dari bea masuk atas impor barang dan jasa.
Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan capaian yang menonjol. Hingga akhir September 2026, realisasi PNBP tercatat mencapai Rp 1,38 triliun atau 184,45 persen dari target yang ditetapkan.
Izharul Haq menyebutkan, capaian tersebut ditopang PNBP lainnya sebesar Rp 1,07 triliun dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 314,09 miliar.
Selain itu, penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai Rp 16,02 miliar, sedangkan pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) tercatat sebesar Rp 6,54 miliar.
Realisasi tersebut menunjukkan penerimaan PNBP telah melampaui target tahunan meskipun tahun anggaran 2026 masih berjalan hingga triwulan ketiga.
Belanja Negara di Papua Capai Rp 41,31 Triliun
Dari sisi pengeluaran, pemerintah mengalokasikan pagu Belanja Negara di wilayah Papua sebesar Rp 62,89 triliun pada tahun anggaran 2026.
Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 23,26 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 39,63 triliun.
Hingga 30 September 2026, realisasi Belanja Negara mencapai Rp 41,31 triliun atau 65,69 persen dari total pagu.
Angka tersebut meningkat 6,16 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Salah satu komponen belanja dengan pertumbuhan tertinggi adalah Belanja Modal yang meningkat 319,74 persen.
Pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan pelaksanaan belanja pemerintah, terutama pada komponen yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan dan penyediaan aset.
Sementara itu, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp 12,22 triliun atau meningkat 50,13 persen secara tahunan (year-on-year).
Transfer ke Daerah Rp 29,09 Triliun
Hingga akhir September 2026, pemerintah juga telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 29,09 triliun kepada pemerintah daerah di wilayah Papua.
Penyaluran tersebut terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 1,85 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 17,48 triliun, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,89 triliun.
Dari total DAK tersebut, DAK Fisik mencapai Rp 195,97 miliar, sedangkan DAK Nonfisik sebesar Rp 2,70 triliun.
Selain itu, penyaluran Dana Otonomi Khusus tercatat sebesar Rp 5,60 triliun dan Dana Desa mencapai Rp 1,25 triliun.
Penyaluran transfer tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan di Papua.
Pemerintah berharap realisasi pendapatan dan belanja negara dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di wilayah Papua.
Optimalisasi pelaksanaan anggaran juga menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global yang dipengaruhi konflik geopolitik dan berbagai tantangan ekonomi internasional.
Dengan realisasi hingga triwulan III tersebut, pelaksanaan anggaran diharapkan terus berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua hingga akhir tahun anggaran 2026. (hsb)
