Jayapura, fajarpapua.com – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw menilai pembangunan di Papua harus menempatkan masyarakat, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat utama pembangunan, bukan sekadar berfokus pada proyek fisik dan investasi.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun proyek strategis nasional yang dijalankan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat Papua merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang berlangsung di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel, Paulus menekankan pentingnya pendekatan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
“Setiap persoalan, polemik, maupun hambatan yang muncul dalam pembangunan harus diselesaikan dengan duduk bersama dan mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tuturnya, Sabtu (23/5/2026).
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga asal Fakfak itu mengatakan, masyarakat Papua pada dasarnya dapat diajak berdialog dengan baik apabila pendekatan yang digunakan mengedepankan sisi kemanusiaan, empati, dan penghormatan terhadap nilai sosial masyarakat.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” ujarnya.
Ia menilai komunikasi pembangunan tidak cukup hanya menggunakan bahasa formal dan angka investasi. Masyarakat perlu memahami manfaat pembangunan, peluang ekonomi, serta masa depan yang dapat diperoleh melalui program pembangunan tersebut.
Dengan begitu, masyarakat tidak merasa hanya menjadi objek pembangunan, melainkan ikut menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Paulus juga menyoroti persoalan kemiskinan ekstrem sebagai akar berbagai persoalan sosial di Papua, mulai dari keterbatasan pendidikan, akses kesehatan, pengangguran, hingga potensi gangguan keamanan.
“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan,” katanya.
Menurut dia, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap terciptanya stabilitas sosial dan keamanan di Papua. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan pembangunan sumber daya manusia.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan bottom up dalam pembangunan Papua. Aspirasi masyarakat dari kampung, distrik, hingga kota dinilai harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan.
“Melalui komunikasi yang baik, dialog yang tulus, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Papua dapat berkembang menjadi daerah yang maju tanpa meninggalkan martabat masyarakat adatnya,” pungkasnya.(hsb)