Jayapura, fajarpapua.com – Kepolisian Daerah Papua melalui Bidang Hubungan Masyarakat menggelar Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik dan Sidang Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan di Wilayah Polda Papua hari kedua.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Jumat (28/8), diikuti pejabat PPID Satker jajaran Polda Papua dan Kasi Humas Polres jajaran.
Kegiatan menghadirkan pemateri dari Divhumas Polri serta praktisi media untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel dalam pengelolaan informasi publik serta komunikasi kepada masyarakat.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito turut hadir bersama Plh. Kabag Anev Ro PID Divhumas Polri Kombes Pol. Dwi Sulistyawan, Kaurmin Baganev Ro PID Divhumas Polri Penata Saefuloh, Kasubbid PID Bid Humas Polda Papua Kompol Nurjanah, serta Pamin Subbagyanduan Baganev Ro PID Divhumas Polri Iptu Pramudita Rifky Wardani.
Dalam materinya, Kombes Pol. Dwi Sulistyawan mengatakan Humas memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga reputasi Polri.
Menurutnya, informasi kepada masyarakat harus disampaikan secara akurat, faktual, aktual dan relevan sehingga dapat membangun persepsi positif terhadap institusi.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan personel dalam membaca perkembangan isu dan sentimen masyarakat. Pemantauan media serta analisis berbagai isu diperlukan untuk mendeteksi potensi krisis sejak dini dan menentukan langkah penanganan secara tepat.
Selain itu, produk komunikasi Polri perlu dikemas secara kreatif dan edukatif melalui video, infografis, konten media sosial, storytelling maupun produk visual lainnya.
“Kecepatan, ketepatan dan relevansi menjadi prinsip utama dalam penyebaran informasi. Dalam menghadapi opini maupun kontra narasi, kita harus mengedepankan fakta, data dan solusi, bukan pendekatan yang defensif,” ujarnya.
Sementara itu, Iptu Pramudita Rifky Wardani menyampaikan materi mengenai pentingnya konten kreatif dalam komunikasi digital Polri.
Ia menjelaskan, informasi yang memiliki substansi penting belum tentu mendapatkan perhatian masyarakat apabila disampaikan dengan cara yang kurang menarik. Karena itu, pesan yang kuat perlu didukung visual yang menarik agar lebih mudah diterima.
Menurutnya, desain komunikasi dapat menjadi “seragam digital” Polri yang tetap menunjukkan karakter resmi dan tegas, sekaligus mampu menyederhanakan informasi yang kompleks agar lebih mudah dipahami masyarakat.
Materi juga menekankan pentingnya mengubah gaya bahasa laporan dinas yang kaku menjadi bahasa yang lebih populer dan komunikatif. Konten Polri diarahkan untuk menampilkan sosok polisi sebagai penolong melalui edukasi Kamtibmas, pencegahan hoaks, pelayanan humanis, serta pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan.
Dalam penulisan berita, kaidah jurnalistik tetap menjadi dasar utama dengan mengedepankan prinsip faktual dan objektif. Namun, komunikasi Polri juga harus humanis, terpercaya dan informatif dengan menerapkan struktur piramida terbalik yang terdiri atas judul, lead, body dan informasi penutup.
Aspek hukum dan sisi humanis juga menjadi perhatian dalam pemberitaan, termasuk penerapan asas praduga tak bersalah, perlindungan identitas korban serta menjaga kerahasiaan taktis.
Pemberitaan Polri diharapkan tidak hanya menampilkan keberhasilan penindakan, tetapi juga memperlihatkan manfaat nyata bagi masyarakat dan memberikan edukasi Kamtibmas yang solutif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan materi Latkatpuan PPID Polri dan tata cara implementasi keterbukaan informasi publik oleh Polri yang disampaikan Kaurmin Baganev Ro PID Divhumas Polri Penata Saefuloh.
Materi tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pengelolaan informasi publik, pelaksanaan keterbukaan informasi, serta tata cara menentukan informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat dan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada sesi berikutnya, peserta mengikuti materi How to Handle Media Arus Utama dan Algoritma secara daring yang disampaikan Andromeda Mercury selaku jurnalis, news anchor dan content creator.
Materi tersebut membahas cara menghadapi media arus utama, perkembangan komunikasi digital serta algoritma media. Peserta juga diberikan wawasan mengenai pentingnya komunikasi efektif, memahami karakter media dan menyampaikan informasi yang relevan serta mudah diterima masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Polda Papua diharapkan semakin mampu meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik, memperkuat kompetensi PPID, serta membangun komunikasi yang transparan, akurat, humanis dan bertanggung jawab.
(hsb)
