Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika meminta hasil kajian evaluasi kinerja dan kepuasan masyarakat ditindaklanjuti dengan langkah nyata, bukan sekadar menjadi dokumen laporan.
Pesan tersebut disampaikan melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang, S.IP., M.Si., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Seminar Pendahuluan Kajian Evaluasi Kinerja dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (3/11/2026).
Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Santy menyampaikan apresiasi kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika bersama tim kajian yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.
Menurutnya, kajian ini penting untuk mengetahui secara langsung penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan kualitas pelayanan publik yang selama ini diberikan.
"Suara masyarakat harus menjadi bagian penting dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kajian ini, kita ingin mengetahui aspek pelayanan yang sudah berjalan baik dan perlu dipertahankan, sekaligus mengidentifikasi bagian yang masih membutuhkan perbaikan," demikian disampaikan dalam sambutan Bupati.
Santy menjelaskan, kajian harus menggunakan metode, indikator, dan instrumen yang tepat agar hasilnya benar-benar mencerminkan kondisi serta tingkat kepuasan masyarakat Mimika.
Hal ini penting mengingat Mimika memiliki kondisi geografis, sosial, dan budaya yang beragam. Karena itu, pengumpulan data harus menjangkau masyarakat secara representatif, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun kawasan terpencil.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan dukungan penuh kepada tim pelaksana, terutama dalam menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses kajian.
Santy menyebut evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu, melainkan menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengenali kekurangan dan melakukan pembenahan.
Pemerintah harus terbuka terhadap kritik, masukan, dan penilaian masyarakat. Pelayanan yang belum memenuhi harapan publik perlu segera diperbaiki, sedangkan pelayanan yang telah dinilai baik harus dipertahankan dan dikembangkan.
"Saya ingin menegaskan, hasil kajian ini jangan hanya berhenti sebagai dokumen laporan saja, tetapi harus menghasilkan rekomendasi yang konkret, realistis, dan dapat ditindaklanjuti," tegasnya.
Ia berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi landasan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperbaiki kebijakan, meningkatkan kinerja perangkat daerah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
FGD tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, pimpinan OPD atau perwakilannya, lembaga adat, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tim kajian, serta peserta undangan lainnya.
