Pemerintah Bangladesh mengambil langkah strategis untuk mengurangi konsumsi energi nasional sebagai respons terhadap ketidakpastian pasokan global akibat konflik di Timur Tengah. Kebijakan ini disahkan dalam rapat kabinet pada Kamis (3/4), di mana berbagai langkah penghematan energi diberlakukan untuk menjaga stabilitas pasokan bahan bakar dan listrik.
Sejumlah kebijakan langsung diterapkan, termasuk pemangkasan jam operasional kantor pemerintahan dari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB dan penutupan pusat perbelanjaan serta pasar lebih awal, yaitu pukul 18.00 WIB. Selain itu, pemerintah meminta sektor publik dan industri untuk membatasi penggunaan listrik, termasuk mengurangi pencahayaan berlebihan dan belanja publik yang tidak mendesak.
Tak hanya itu, kementerian pendidikan Bangladesh juga akan menerbitkan pedoman baru mulai Minggu (5/4), yang mencakup penyesuaian jadwal belajar dan kemungkinan pelaksanaan pembelajaran daring guna menghemat energi di sektor pendidikan. Pemerintah juga memberikan insentif berupa impor bus listrik bebas bea dan mendukung program pengembangan kendaraan ramah lingkungan di tengah kekhawatiran terhadap pasokan bahan bakar yang semakin ketat.
Langkah-langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah mengamankan kebutuhan energi sekitar 175 juta penduduknya di tengah harga bahan bakar yang melonjak dan ketidakpastian pasokan internasional. Bangladesh juga tengah mencari pendanaan eksternal sebesar lebih dari US$2,5 miliar untuk pembelian bahan bakar dan gas alam cair, seiring peningkatan tekanan pada cadangan devisa negara akibat konflik global yang melibatkan Iran dan kekuatan Barat.