Timika, fajarpapua.com - Kecaman dari berbagai pihak terutama alumni Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (YPPK) terhadap kebijakan Dinas Pendidikan Mimika yang menarik guru PNS dari sekolah yayasan milik katolik itu terus bermunculan.
Mereka menilai, penarikan itu bertentangan dengan aturan terbaru Kemendikbud yang memperbolehkan guru ASN mengabdi di sekolah swasta.
Selain itu, penarikan itu juga berdampak kian terbebannya orang tua murid akibat gaji guru yayasan otomatis dibebankan kepada pungutan siswa.
"Kita bisa lihat sendiri guru pesisir, pedalaman dan pegunungan itu didominasi sekolah YPPK. Termasuk di kota Timika, yang menonjol sekolah-sekolah swasta. Lalu apakah Dinas Pendidikan sudah pikirkan dampaknya untuk orang tua murid?" ungkap alumnus YPPK yang juga aktivis hukum, Yosep Temorubun SH dalam rilis yang diterima Fajar Papua, Kamis (21/1).
Yosep mengatakan, berbagai manuver yang dilakukan beberapa oknum di Pemda Mimika yang berujung publik selalu menyoroti kinerja Bupati dan Wakil Bupati Mimika dalam memimpin roda pemerintahan adalah hal yang disesalkan.
Ulah pejabat tersebut mengakibatkan berbagai kegaduhan yang terjadi di tahun 2020 yang katanya akan dihentikan tahun 2021 justru diprediksi terus berlanjut.
"Selagi kebijakan yang dikeluarkan tidak populis dan selalu merugikan rakyat kami akan lawan," ujarnya.
Ketua Komunitas Pemuda Kei Timika itu mengemukakan, Bupati Mimika pada pesan akhir tahun 2020 lalu meminta semua kalangan untuk meninggalkan dendam tahun 2021 dan memasuki tahun 2021 dengan semangat baru.
"Tapi belum apa-apa, baru awal Januari 2021 Dinas Pendidikan sudah keluarkan kebijakan yang menunjukkan dendam lama belum berakhir. Kami akan terus lawan sampai daerah ini bersih dari oknum-oknum yang selalu membuat heboh, selalu sentimen dalam setiap kebijakannya, dan tidak berpikir untuk kepentingan masyarakat luas," tandas Yosep.
Ia mengatakan, keputusan menarik guru-guru PNS dari sekolah YPPK bukan baru sekali tapi sudah berulangkali.
"Sebenarnya dendam atau sakit hati apa terhadap YPPK ?. Kami sebagai alumni YPPK mengecam tindakan dan keputusan seperti itu. Orang tua murid yang akan tanggung resiko. Tidak mungkin semua siswa pindah ke sekolah negeri karena sekolah negeri bisa dihitung jari di Mimika ini," tandasnya.
Dia mengingatkan jika DPRD Mimika masih bermental seperti singa ompong dan tidak juga memfasilitasi persoalan itu, para alumni YPPK akan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Mimika.(tim)