Timika, fajarpapua.com - Peristiwa bersejarah, unik dan mungkin baru pertama kali terjadi di Republik Indonesia.
Ya… Terhitung mulai Senin, 1 Maret 2021, Pemprov Papua memiliki dua orang sekertaris daerah (Sekda).
Hal ini setelah Mendagri Tito Karnavian melantik Dance Flassy sebagai Sekda Provinsi Papua di kantor Kemendagri RI di Jakarta.
Sementara di Jayapura Gubernur Papua Lukas Enembe yang diwakili oleh Wagub Papua, Klemen Tinal melantik Doren Wakerkwa sebagai Sekda Papua di Istana Negara Dok 5 Jayapura.
Dilantiknya dua orang putra Papua sebagai Sekda Provinsi Papua ini menimbulkan kegaduhan baik di kalangan birokrasi dan juga masyarakat.
Terkait dualisme Sekda Provinsi Papua ini mendapat tanggapan dari John Mauri yang menilai pemerintah pusat menerapkan lagi pola-pola Orde Baru yang mengabaikan aspirasi orang Papua dan Otsus.
Doktor Ilmu Managemen ini juga merasa heran dengan sikap pemerintah pusat terkait jabatan Sekda Provinsi Papua.
"Kenapa jabatan eselon 1A yang cuma posisi Sekda Papua Barat dan Papua, bikin kitong baku injak," ujarnya.
Menurutnya, Dance Flasy seharusnya diberikan salahsatu jabatan direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri mengingat yang bersangkutan ASN Pusat.
"Kalau menteri tidak ada orang Papua, harusnya ada ada di selon 1A dan 1B di pusat. Ini cara-cara yabg tidak bikin orang Papua sejahtera di negeri ini," ujarnya.
Sementara Akademisi FISIP Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung dalam unggahan di Facebook pribadinya menulis empat kesimpulan terkait polemik tentang dualisme Sekda Provinsi Papua
Pertama menurutnya, perlu ada pembagian kekuasaan dalam konsep pemekaran daerah otonomi baru agar semua elit Papua bisa kebagian "kue" kekuasaan.
Kedua, setiap orang harus bekerja pegang aturan yang sah agar tercipta keteraturan dan kepastian hukum serta administrasi dalam aktivitas kinerjanya.
Ketiga lanjutnya, kursi kekuasaan itu manis dan orang yang sudah mendudukinya, tidak siap kehilangan manisnya kursi kekuasaan. Dan semua orang ingin mencicipi manisnya kursi kekuasaan.
Terakhir atau keempat, Papua belum siap mengelola kekuasaan politik yang besar seperti sebuah negara, sehingga semangat untuk menuntut kemerdekaan Papua, perlu kita renungkan dan kalkulasikan dengan baik dan tepat.(mas)