Timika, fajarpapua.com – Bupati Mimika, Johannes Rettob, membenarkan dirinya sudah diperiksa Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Papua Tengah dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024. Ia menyatakan tidak terlibat dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana hibah tersebut.
"Yang jelas saya tidak terlibat. NPHD sudah ditandatangani bupati sebelumnya. Saya juga sudah diperiksa (penyidik)," ujar Bupati Rettob saat memberikan keterangan.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul tudingan miring terkait pemeriksaan dirinya.
Di tempat terpisah, Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, mengatakan pihaknya berkomitmen mengusut perkara tersebut hingga tuntas.
"Untuk Bupati Mimika, kemarin kita sudah lakukan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi," ujar Brigjen Pol. Jermias Rontini kepada awak media usai memimpin apel pagi di SMAN 1 Mimika, Senin (16/11/2026).
Selain Bupati Mimika, penyidik juga akan memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dana hibah tersebut, khususnya mereka yang menjabat saat peristiwa dugaan korupsi itu terjadi.
"Masih ada pejabat lain yang waktu itu menjabat ketika peristiwa itu terjadi. Semuanya akan kita lakukan pemeriksaan," jelasnya.
Kapolda mengungkapkan, hingga saat ini Polda Papua Tengah telah memeriksa sekitar 40 orang saksi untuk mendalami perkara tersebut. Tahapan selanjutnya, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ahli di Jakarta guna memperkuat proses penyidikan.
"Ini adalah salah satu konsen saya untuk bisa terus mengawal proses hukum ini sampai di pengadilan," tegas Rontini.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di wilayah Papua Tengah, khususnya Kabupaten Mimika, agar lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus tetap berada dalam pengawasan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa menganggap pengawasan menjadi longgar karena faktor jarak maupun lokasi.
"Jangan berpikir karena jauh dari pengawasan, kita tetap kawal penggunaan uang negara," pungkasnya.(ron)














