Timika, fajarpapua.com – Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 resmi dibuka di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Minggu (15/11/2026). Pembukaan yang berlangsung di Mimika Sport Complex (MSC) tersebut ditandai dengan pemukulan tifa secara bersama-sama oleh sejumlah pejabat dan tamu undangan.
Mengusung semangat memperkuat toleransi dan merawat keberagaman, konferensi ini menjadi momentum penting untuk membangun komitmen bersama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan saling menghargai.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., dalam sambutannya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga dan memperkuat toleransi di tengah keberagaman suku, agama, budaya, serta latar belakang sosial masyarakat.
Menurut Bupati Rettob, perbedaan bukanlah penghalang dalam membangun kebersamaan. Sebaliknya, keberagaman merupakan modal sosial dan kekuatan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, serta demokratis.
Ia menegaskan, sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, dan membangun komunikasi yang baik harus terus menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat.
"Perbedaan adalah modal sosial. Karena itu, kita harus mampu menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun kebersamaan dan menjaga keharmonisan," ungkapnya.
Bupati Rettob berharap KKT II tidak sekadar menjadi forum pertemuan dan diskusi, tetapi mampu melahirkan gagasan, komitmen, serta langkah nyata dalam memperkuat kerukunan umat beragama, baik di Mimika maupun di berbagai daerah di Indonesia.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, tamu undangan, dan pihak yang telah mengambil bagian dalam menyukseskan penyelenggaraan konferensi tersebut.
SETARA Institute: Toleransi Tidak Bisa Hanya Dibebankan kepada Pemerintah
Sementara itu, Direktur SETARA Institute, Dr. Halili Hasan, menegaskan bahwa konsep Kota Toleran memiliki makna luas. Istilah kota tidak hanya merujuk pada wilayah administratif berstatus kota, tetapi juga mencakup kabupaten, provinsi, hingga seluruh elemen masyarakat sipil.
“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelas Halili.
Ia menjelaskan, KKT menjadi ruang strategis untuk membahas perkembangan toleransi di daerah, mulai dari regulasi, pertukaran pengetahuan, berbagi praktik baik, hingga dinamika pelaksanaan program toleransi di masing-masing daerah.
Namun, menurutnya, esensi utama konferensi adalah membangun perjumpaan, memperkuat kolaborasi, serta menyatukan komitmen seluruh pihak dalam menghadapi tantangan keberagaman.
Halili menilai persoalan toleransi tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk memperkokoh persatuan bangsa.
Ia juga menekankan pentingnya tiga pilar kepemimpinan dalam membangun ekosistem toleransi, harmoni, dan pembangunan inklusif, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting sebagai infrastruktur sosial untuk menjaga kerukunan, membangun komunikasi, serta mempererat hubungan harmonis di tengah masyarakat.
Generasi Muda dan Tantangan Toleransi di Era Digital
Halili juga menyoroti pentingnya pendidikan toleransi bagi generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta ketahanan sosial generasi penerus.
Ruang digital, apabila tidak dimanfaatkan secara bijak, berpotensi menjadi sumber distraksi dan memperlemah hubungan sosial. Sebaliknya, teknologi dapat menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun relasi, serta menumbuhkan sikap saling menghargai.
Dalam konteks kebijakan nasional, Halili mengungkapkan bahwa pemantauan terhadap pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 2000. Namun, perubahan regulasi di tingkat nasional masih membutuhkan proses dan perjuangan panjang.
Karena itu, ia menilai prakarsa pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk mendorong perubahan.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.
Mendagri: Toleransi Harus Diwujudkan dengan Tindakan Nyata
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri sekaligus menyampaikan pidato kunci, menegaskan bahwa merawat toleransi tidak cukup hanya dengan menghargai perbedaan.
Menurut Mendagri, toleransi membutuhkan kerja sama, koordinasi, serta tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.
"Merawat toleransi tidak cukup hanya dengan menghargai perbedaan, tetapi membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat," demikian pesan Mendagri yang disampaikan Akmal Malik.
Akmal menjelaskan, berbagai persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan pemahaman bersama dan keterlibatan seluruh pihak. Tantangan tersebut tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan memerlukan koordinasi yang kuat dan kerja sama lintas sektor.
Ia mencontohkan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai pembelajaran penting tentang perlunya solidaritas, saling mendukung, dan mengambil langkah bersama ketika menghadapi situasi sulit.
Menurutnya, kehidupan masyarakat yang harmonis tidak cukup dibangun melalui hubungan baik antarkelompok, tetapi juga harus diwujudkan melalui upaya konkret, seperti pencegahan konflik, penguatan perlindungan masyarakat, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh warga.
Perbedaan agama, budaya, dan kehidupan sosial, lanjutnya, bukan penghalang untuk membangun persatuan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam menghadapi tantangan dan mewujudkan masa depan masyarakat yang lebih baik.
Melalui KKT II di Mimika, pemerintah berharap terbangun komitmen dan koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga toleransi dan memperkokoh persatuan.
Pembukaan konferensi juga diisi dengan doa bersama lintas agama yang dipimpin melalui koordinasi FKUB Mimika, serta berbagai pertunjukan kesenian dan penampilan rohani yang mencerminkan keberagaman dan semangat persaudaraan.
Penyelenggaraan KKT II Tahun 2026 di Mimika diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pengalaman, tetapi menghasilkan langkah konkret agar toleransi benar-benar hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia. (ron)
