Timika, fajarpapua.com– Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., menegaskan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat merupakan kekuatan besar dalam memperkuat demokrasi serta mendorong pembangunan yang inklusif.
Hal tersebut disampaikan Johannes Rettob saat menjadi salah satu narasumber dalam Sesi II – Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11).
Dalam pleno yang mengangkat tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” tersebut, Bupati Mimika berbagi pandangan bersama sejumlah tokoh dari pemerintah daerah, kementerian, dan kalangan akademisi mengenai pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman.
Selain Johannes Rettob, hadir sebagai narasumber Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, S.E., M.H.; Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D.; serta akademisi Papua, Dr. Septinus Saa, S.Sos., M.Si.
Diskusi tersebut menyoroti bagaimana toleransi tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya menjaga kerukunan, tetapi harus menjadi bagian penting dalam kehidupan berdemokrasi dan pelaksanaan pembangunan.
Toleransi juga menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan, memperluas ruang partisipasi masyarakat, serta memastikan setiap kelompok memperoleh kesempatan yang sama tanpa diskriminasi.
Bagi Kabupaten Mimika, keberagaman merupakan realitas sosial sekaligus kekayaan daerah yang harus dijaga bersama. Masyarakat Mimika hidup dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda.
Kondisi tersebut membutuhkan komitmen seluruh elemen, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, maupun masyarakat untuk terus membangun komunikasi, dialog, dan sikap saling menghormati.
Melalui pelaksanaan KKT II 2026, berbagai pengalaman dan praktik baik dari daerah lain diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat kebijakan serta program pemerintah daerah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang toleran dan inklusif.
Forum ini juga memberikan pesan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
Lebih dari itu, pembangunan harus mampu menghadirkan rasa aman, keadilan, kesetaraan, serta kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk terlibat dan menikmati hasil pembangunan.
Dengan demikian, keberagaman tidak hanya menjadi identitas masyarakat Mimika, tetapi juga modal sosial untuk memperkuat demokrasi dan mewujudkan pembangunan daerah yang damai, harmonis, serta berkelanjutan. (ron)
