Timika, fajarpapua.com - Pemerintah Distrik Mimika Baru (Miru), Kabupaten Mimika, Papua Tengah, mulai membuka data penerima bantuan program bedah rumah kepada masyarakat. Melalui website resmi distrik, warga dapat memeriksa daftar penerima sekaligus menyampaikan keberatan apabila menemukan nama yang dinilai tidak layak mendapatkan bantuan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperketat pengawasan penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Distrik Mimika Baru, Merlin Temorubun, mengatakan keterbukaan informasi menjadi salah satu upaya pemerintah distrik mencegah terjadinya kesalahan dalam penetapan penerima bantuan.
Menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk ikut mengawasi data yang telah dipublikasikan. Jika terdapat warga yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi untuk memperbaiki rumah secara mandiri, masyarakat dapat menyampaikan sanggahan kepada pemerintah distrik.
“Data penerima bantuan ini kami publikasikan melalui situs resmi distrikmiru.mimikakab.go.id. Jadi, masyarakat bisa mengecek apakah data mereka masuk dalam target bantuan atau tidak. Jika ternyata mampu, warga dapat mengajukan sanggahan agar datanya bisa kami ubah,” kata Merlin saat ditemui wartawan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/11/2026).
Ia mengungkapkan, pengawasan melalui keterbukaan data tersebut sudah menghasilkan tindak lanjut. Pemerintah distrik menerima dua keberatan terkait calon penerima bantuan dan telah menyurati kementerian untuk mengusulkan pembatalan bantuan bagi warga bersangkutan.
“Bahkan, ada dua kasus komplain yang akhirnya membuat kami bersurat kepada kementerian untuk membatalkan pemberian bantuannya,” ungkapnya.
Merlin menjelaskan, program bedah rumah di Distrik Mimika Baru saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Pada tahap pertama, wilayah tersebut memperoleh alokasi sebanyak 128 unit rumah. Dari jumlah itu, sebanyak 120 unit sudah mulai dikerjakan.
Sementara itu, kebutuhan rehabilitasi rumah di Distrik Mimika Baru masih cukup tinggi. Berdasarkan pendataan pemerintah distrik, terdapat sekitar 480 unit rumah yang membutuhkan perbaikan.
Dengan demikian, masih terdapat ratusan rumah yang belum terakomodasi dalam tahap pertama program tersebut dan membutuhkan penanganan melalui tahapan berikutnya.
Rumah penerima bantuan tersebar di seluruh kelurahan di Distrik Mimika Baru. Adapun usulan terbanyak berasal dari Kelurahan Pasar Sentral dan Koperapoka.
Dalam pelaksanaannya, pengawasan melibatkan sejumlah pihak. Tim kementerian berkoordinasi dengan toko bangunan setempat, sementara para lurah turut memantau proses rehabilitasi rumah di wilayah masing-masing.
Merlin mengakui selama pengerjaan berlangsung terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat. Namun, persoalan tersebut telah ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah kelurahan dan warga.
Ia berharap masyarakat terus berperan aktif mengawasi proses penyaluran bantuan, mulai dari penetapan penerima hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Selain publikasi data melalui website resmi, pemerintah distrik juga menyediakan layanan pengaduan melalui hotline WhatsApp resmi. Fasilitas tersebut diharapkan memudahkan masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
Melalui keterbukaan informasi dan pengawasan bersama, Pemerintah Distrik Mimika Baru berharap program bedah rumah dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi warga yang benar-benar membutuhkan hunian layak.(ing)
