Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mulai mempersiapkan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) untuk mengelola sistem penyediaan air minum (SPAM) perkotaan secara profesional.
Kepala Dinas PUPR Mimika, Inocentius Yoga Pribadi mengatakan, tahun ini pemerintah masih melanjutkan pembangunan jaringan air bersih, namun fokus utama diarahkan pada pembentukan lembaga pengelola.
“Fasilitas yang sudah terbangun ini sebenarnya sudah cukup untuk dikelola. Karena itu kami sedang mempersiapkan lembaga pengelola yang memiliki payung hukum,” katanya dikonfirmasi fajarpapua.com, Jumat (29/5).
Menurut Yoga, pembentukan Perumdam dilakukan bersama UNICEF melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Perumdam dipilih karena sesuai regulasi hanya diperbolehkan mengelola layanan air bersih.
“Perusahaan ini khusus mengelola air bersih dan tidak bisa mengelola usaha lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, keberadaan Perumdam nantinya memungkinkan perekrutan tenaga profesional yang memiliki kemampuan di bidang pengelolaan air bersih.
“Kalau lembaga ini sudah terbentuk maka perekrutan dilakukan secara profesional, termasuk tenaga teknis dan pengelolanya,” tuturnya.
Yoga menyebutkan, saat ini sambungan rumah (SR) yang sudah terpasang mencapai sekitar 11.000 sambungan dari target 15.000 sambungan rumah.
“Sebagian besar sudah teraliri air, tetapi dalam perjalanan banyak sambungan yang rusak atau dirusak warga karena belum ada pengelola khusus yang menangani maintenance,” bebernya.
Lanjut dia, selama ini pengelolaan SPAM masih dijalankan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah dinas terkait. Padahal, kata Yoga, pemerintah pusat sejak beberapa tahun lalu telah meminta daerah membentuk lembaga pengelola tersendiri agar mendapat dukungan lebih lanjut.
“Kalau sudah ada lembaga tersendiri seperti Perumdam maka pemerintah pusat juga siap mendukung,” katanya.
Ia mengatakan, pembentukan Perumdam masih dalam tahap penyusunan Raperda dan akan dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri dengan pendampingan UNICEF.
Pemkab Mimika menyiapkan anggaran pada APBD Perubahan 2026 untuk mendukung pengelolaan fasilitas air bersih yang akan diserahkan PT Freeport Indonesia pada Desember mendatang.
Ia memastikan fasilitas Water Treatment Plant (WTP) yang dibangun PT Freeport Indonesia memiliki teknologi modern dan menjadi aset penting bagi Kabupaten Mimika.
“Sistem WTP ini termasuk salah satu teknologi canggih dan sudah diapresiasi oleh Persatuan Jejaring Air Bersih Indonesia,” pungkasnya
Ditambahkan juga, nantinya pengelolaan air bersih tidak lagi menggunakan sistem retribusi, melainkan tarif perusahaan daerah sesuai kategori pelanggan yang telah diatur dalam Perda.
“Karena ini perusahaan daerah maka ada tarif layanan, baik untuk rumah tangga maupun usaha,” katanya.
Ia menambahkan, jaringan utama SPAM dari SP2 hingga Kota Timika sebenarnya sudah tersedia, namun masih ada kendala pembebasan jalur pipa karena sebagian warga tidak mengizinkan lahannya dilintasi jaringan distribusi.
Selain itu, Pemkab Mimika juga masih melanjutkan pembangunan jaringan SPAM perkotaan tahun ini untuk memperluas distribusi air bersih.
Yoga mengungkapkan, warga Timika Indah yang sebelumnya mendapatkan suplai air dari PT Freeport Indonesia kini mulai beralih ke jaringan pemerintah setelah bantuan air dari perusahaan dihentikan.
“Mereka sekarang berharap tersambung ke jaringan pemerintah,” ujarnya.
Dikatakan, kawasan padat penduduk seperti Koprapoka menjadi prioritas pelayanan air bersih. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan Ground Water Tank (GWT) di sejumlah titik untuk membantu distribusi air ke permukiman warga.
“Karena kondisi wilayah kita datar, maka harus ada Ground Water Tank untuk membantu mendorong distribusi air,” jelasnya.(fan)