Timika, fajarpapua.com - Pemerintah Kabupaten Mimika mulai melakukan penyesuaian terhadap kenaikan harga barang dan biaya proyek fisik akibat dampak ekonomi global pasca blokade Selat Hormuz dan kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat.
Bupati Mimika, Johannes Rettob saat dikonfirmasi fajarpapua.com, Minggu (17/5) mengatakan, pimpinan daerah bersama instansi teknis saat ini sedang menghitung ulang kenaikan harga barang serta nilai pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam APBD.
“Pemda Mimika mulai sesuaikan kenaikan harga-harga barang dengan perhitungan pengerjaan proyek fisik akibat Blokade Hormuz. Jadi proyek yang sudah ditetapkan anggarannya disesuaikan volume kerjanya, bukan menambah atau mengurangi dana,” ujarnya.
Ia menuturkan, dampak blokade Selat Hormuz mempengaruhi distribusi dan harga berbagai kebutuhan, termasuk material proyek. Kondisi tersebut diperparah dengan kenaikan kurs dolar yang ikut memicu lonjakan harga barang.
“Sekarang kami dengan instansi teknis mulai hitung ulang kenaikan harga-harga barang. Apalagi sekarang dolar naik,” bebernya.
Menurut Bupati Rettob, keterlambatan realisasi pengerjaan fisik juga dipengaruhi kondisi fiskal nasional yang saat ini dialami hampir seluruh daerah di Indonesia akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Saya akui banyak masyarakat mempertanyakan kapan proyek-proyek ini jalan. Perlu diketahui kondisi sekarang hampir semua daerah alami akibat efisiensi anggaran dari pusat,” katanya.
Selain melakukan penyesuaian proyek, Pemkab Mimika juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar dalam APBD induk tahun 2026 untuk membayar tunggakan pekerjaan tahun sebelumnya.
“Tahun ini di APBD induk kami alokasikan Rp200 miliar untuk bayar tunggakan tahun lalu. Sebenarnya di APBD perubahan, tapi saya berjuang supaya bisa dialokasikan di APBD induk dan itu disetujui,” tandasnya.
Diketahui, realisasi transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah tahun 2026 di banyak wilayah memang mengalami keterlambatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Beberapa faktor penyebab diantaranya penyesuaian APBN dan efisiensi anggaran nasional, verifikasi administrasi yang diperketat Kementerian Keuangan, sinkronisasi sistem keuangan digital baru, hingga kondisi penerimaan negara yang belum maksimal pada triwulan awal.
Selain itu, pengaruh kondisi ekonomi global seperti nilai tukar dolar, harga komoditas, dan tekanan ekonomi dunia ikut mempengaruhi kemampuan fiskal nasional sehingga pemerintah pusat lebih berhati-hati menjaga likuiditas kas negara sebelum menyalurkan dana transfer dalam jumlah besar ke daerah.
Dampak keterlambatan transfer tersebut mulai dirasakan di berbagai daerah berupa keterlambatan pembayaran proyek, honor tenaga kontrak, pencairan kegiatan OPD, hingga penundaan proyek fisik.
Namun pemerintah pusat diperkirakan akan mempercepat penyaluran dana pada semester kedua setelah dokumen daerah lengkap dan kondisi kas negara lebih stabil.(fan)