Menlu RI, Retno Marsudi, menegaskan posisi Indonesia dalam forum BRICS di New Delhi bahwa tidak ada negara yang berada di atas hukum internasional. Pernyataan ini disampaikan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri BRICS pada Kamis (14/5), sebagai bagian dari upaya memperkuat peran negara-negara berkembang dalam menjaga stabilitas global.
Sugiono menyoroti situasi dunia yang saat ini berada di titik kritis akibat konflik, rivalitas geopolitik, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum internasional. Ia menegaskan bahwa tindakan sepihak dan penerapan standar ganda memperburuk kepercayaan internasional serta memperlebar ketidakseimbangan dalam tata kelola dunia.
Lebih jauh, Sugiono menyampaikan bahwa sistem global saat ini membutuhkan reformasi mendasar karena kontribusi pihak tertentu yang justru memperuncing kekacauan internasional. Sebagai representasi kekuatan dari Asia Selatan dan bagian dari Global South, Indonesia melihat BRICS memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan aturan yang adil dan stabilitas dunia.
Menlu Sugiono menegaskan, "Tidak ada satu negara pun yang berada di atas hukum." Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat perlindungan terhadap Mahkamah Internasional dan memperkuat peran Dewan Keamanan PBB agar mampu menjalankan mandatnya secara efektif, serta mendorong sistem pengakuan negara berdasarkan potensi dan kekayaan sumber daya, bukan kekuatan militer atau ekonomi semata.