Timika, fajarpapua.com – Perencanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi sorotan setelah sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami kekurangan anggaran untuk membayar gaji dan hak kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ironisnya, pembayaran gaji yang merupakan kebutuhan rutin pemerintah justru tersendat.
Bahkan, kekurangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Mimika mencapai lebih dari Rp 49 miliar, terdiri dari kebutuhan gaji PPPK lebih dari Rp 40 miliar dan hak kepegawaian ASN lebih dari Rp 9 miliar.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan serius mengenai bagaimana proses perencanaan, penghitungan kebutuhan belanja pegawai, hingga penginputan anggaran dilakukan sejak awal penyusunan APBD 2026.
Sorotan terhadap persoalan tersebut sebelumnya datang dari DPRD Mimika. Anggota DPRD Mimika, Rampeani Rachman, mengungkapkan sejumlah guru telah menyampaikan langsung keluhan terkait gaji yang belum dibayarkan kepadanya pada Selasa (10/11).
Menurut legislator Partai Perindo yang bertugas di Komisi III DPRD Mimika itu, persoalan serupa juga dialami pegawai lain di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk ASN dan PPPK.
Rampeani mempertanyakan keterlambatan pembayaran tersebut karena anggaran gaji pegawai telah dialokasikan dalam APBD. Menurutnya, pembayaran semestinya dilakukan sesuai jadwal.
Ia meminta pemerintah daerah menelusuri seluruh tahapan administrasi pencairan anggaran untuk mengetahui penyebab keterlambatan.
Menurutnya, penganggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Induk seharusnya menjadi dasar agar pembayaran gaji tidak melewati jadwal.
Kepala Dinas Pendidikan Mimika, Antonius Welerubun, mengakui keterlambatan pembayaran gaji guru PPPK untuk Oktober dan November 2026.
Antonius menjelaskan, persoalan tersebut dipicu penambahan 12 guru PPPK pada Mei 2026 yang belum terakomodasi dalam perencanaan anggaran awal tahun.
"Pada bulan Mei itu ada penambahan P3K baru 12 orang, penambahan itu tentunya akan diikuti dengan komponen-komponen yang harus dibayarkan," ujarnya, Kamis (12/11).
Ia menjelaskan, kebutuhan anggaran pegawai tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, tunjangan beras, tunjangan khusus, hingga iuran jaminan kesehatan, kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
Selain penambahan pegawai, perubahan status keluarga, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, serta penyesuaian tunjangan juga memengaruhi besaran kebutuhan anggaran.
Akibatnya, kekurangan anggaran pembayaran gaji PPPK di lingkungan Dinas Pendidikan hingga Desember 2026 mencapai lebih dari Rp 40 miliar.
Sementara itu, kekurangan anggaran untuk pembayaran hak kepegawaian ASN tercatat lebih dari Rp 9 miliar.
Antonius mengatakan, pihaknya telah mengusulkan penambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 agar seluruh hak pegawai dapat dibayarkan.
"Tidak mungkin guru P3K yang lama kita bayarkan terus yang baru kita tidak bayarkan. Kami lengkapi semua kekurangan itu dan kami bayarkan. Dan saat ini dalam proses untuk membayar gaji P3K," jelasnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada ASN dan PPPK atas keterlambatan pembayaran tersebut.
"Kami minta maaf kepada P3K maupun ASN atas keterlambatan pembayaran ini. Tidak ada niat kami untuk menahan dan menyusahkan mereka. Itu haknya mereka yang harus kami bayarkan," tegasnya.
100 PNS Satpol PP Juga Belum Gajian
Persoalan kekurangan anggaran juga terjadi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Mimika.
Sebanyak 100 PNS Satpol PP belum menerima gaji November 2026 hingga Kamis (12/11), meskipun pembayaran seharusnya dilakukan setiap tanggal 1 pada bulan berjalan.
Kepala Satpol PP Mimika, Yulius Koga, mengatakan keterlambatan tersebut berkaitan dengan kekurangan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya dialami Satpol PP, tetapi juga sejumlah OPD lainnya.
"Mau bagaimana lagi, termasuk saya sendiri juga belum. Kami masih menunggu arahan dari teman-teman keuangan. Mungkin setelah penetapan perubahan anggaran baru bisa dibayarkan," ungkap Koga.
Ia mengaku pihaknya telah memiliki data jumlah pegawai dan kebutuhan anggaran secara jelas. Namun, dalam pelaksanaannya justru terjadi kekurangan alokasi anggaran.
"Input datanya kami jelas, datanya ada, tetapi tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau cuma di kita saja, mungkin bisa menjadi pertanyaan. Tetapi beberapa dinas juga mengalami hal yang sama. Kita mau bilang keuangan yang salah atau kita yang salah juga, salah-salah," ujarnya.
Koga menambahkan, keterlambatan pembayaran juga terjadi pada gaji Oktober sebelumnya.
Untuk mencari solusi, pihaknya mengaku hampir setiap hari berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika.
"BKAD hampir setiap hari kami di sana. Ini juga kami baru dari BPKAD. Kalau pegawai kami, mereka tanya-tanya lewat grup WhatsApp. Intinya mereka sudah tahu bukan cuma kita saja yang terlambat," katanya.
Sementara itu, pembayaran gaji PPPK di lingkungan Satpol PP masih berjalan, meskipun terdapat keterlambatan pembayaran uang makan. (an)
