Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong perluasan akses masyarakat terhadap rumah layak huni melalui program perumahan subsidi yang melibatkan 24 pengembang atau developer di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan, Kementerian Perumahan telah menjalin kerja sama dengan 24 pengembang atau developer perumahan di Kabupaten Mimika untuk menyukseskan program rumah subsidi bagi masyarakat.
Melalui program tersebut, masyarakat mendapatkan sejumlah kemudahan, diantaranya suku bunga flat, uang muka atau down payment (DP) sebesar 1 persen, serta bantuan pemerintah sebesar Rp10 juta.
Selain itu, jangka waktu cicilan kredit rumah dapat mencapai maksimal 40 tahun. Salah satu lokasi perumahan yang masuk dalam program subsidi tersebut berada di kawasan Pondok Amor.
Menurut Bupati Rettob, pemerintah juga menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki rumah, sekaligus mendukung pengembang perumahan dan toko-toko bangunan.
Fasilitas KUR tersebut diharapkan membantu pengembang dalam mengembangkan usaha serta memungkinkan toko bangunan menyediakan material dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain program rumah subsidi, Kabupaten Mimika juga mendapatkan alokasi pembangunan 589 unit rumah layak huni melalui program pemerintah pusat atau APBN.
Pemerintah Kabupaten Mimika sebelumnya juga mendapatkan informasi mengenai program pembangunan rumah dari nol hingga selesai di atas tanah milik masyarakat. Pembangunan tersebut dibiayai penuh mulai dari fondasi hingga rumah siap ditempati, khususnya bagi masyarakat kategori desil 1 sampai desil 4.
Bupati menyebutkan, pembangunan rumah layak huni di Mimika sejak 2018 hingga 2025 telah mencapai lebih dari seribu unit. Sementara pada tahun ini, pemerintah kembali merencanakan pembangunan sekitar 352 unit rumah.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Pemkab Mimika saat ini melakukan pendataan ulang masyarakat berdasarkan kategori desil. Pendataan tersebut melibatkan Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dukcapil, pemerintah kelurahan dan distrik agar data daerah dapat terintegrasi dengan data Kementerian Sosial.
Di sisi lain, Pemkab Mimika juga mengusulkan pembangunan 500 unit rumah khusus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 400 unit direncanakan dipusatkan di Iwaka untuk mendukung relokasi masyarakat Kampung Iwaka yang selama ini kerap terdampak banjir.
Lokasi pembangunan rumah khusus tersebut disiapkan di atas tanah masyarakat yang telah bersertifikat.
Pemerintah berharap berbagai program perumahan tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau, sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mimika.(fan)
