Timika, fajarpapua.com – Kejaksaan Negeri Mimika mendorong seluruh kepala kampung di Kabupaten Mimika memanfaatkan layanan pendampingan hukum dalam pengelolaan Dana Desa. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun penyimpangan anggaran yang berpotensi berujung pada persoalan hukum.
Upaya tersebut disampaikan dalam sosialisasi pendampingan hukum pengelolaan Dana Desa yang digelar Kejari Mimika di Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini dihadiri sejumlah kepala kampung dan jajaran Kejaksaan Negeri Mimika.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Mimika, Reinaldo Sampe, S.H., M.H., mengatakan Kejaksaan ingin melakukan pencegahan sejak dini agar aparatur kampung memahami aturan sebelum mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran.
"Kami ingin kepala-kepala kampung memanfaatkan layanan pendampingan hukum dari Kejaksaan. Tujuannya untuk meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga setiap kegiatan dan penggunaan anggaran benar-benar sesuai aturan," ujarnya.
Ia menjelaskan, kepala kampung dapat mengajukan permohonan secara resmi apabila membutuhkan konsultasi maupun pendampingan hukum.
Layanan tersebut mencakup bantuan dan pertimbangan hukum agar pemerintah kampung memiliki pemahaman yang tepat sebelum mengambil kebijakan terkait pengelolaan anggaran.
Reinaldo mengungkapkan, hingga saat ini Kejari Mimika belum menerima laporan dugaan penyalahgunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa dari 133 kampung di Kabupaten Mimika.
Meski demikian, seluruh aparatur kampung diminta tetap berhati-hati dan memastikan penggunaan anggaran sesuai perencanaan dalam APB Kampung.
"Kami berharap Dana Desa digunakan sesuai dengan yang sudah diatur dalam APB Kampung masing-masing. Anggaran itu harus dimanfaatkan untuk membangun kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Terkait penanganan indikasi penyimpangan, Reinaldo menjelaskan mekanisme pengawasan dapat terlebih dahulu melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat.
Apabila ditemukan kerugian keuangan negara, pengembalian dapat dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Namun, jika ditemukan unsur tindak pidana, perkara dapat diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kejaksaan maupun Kepolisian.
Kepala Distrik Wania Keluhkan Minimnya Pelibatan dalam Penyusunan APB Kampung
Di sisi lain, Kepala Distrik Wania, Ria N. Mandiwa, S.IP., menyoroti minimnya pelibatan pemerintah distrik dalam proses penyusunan APB Kampung.
Menurutnya, pemerintah distrik kerap diminta memberikan rekomendasi atau menandatangani dokumen administrasi, tetapi tidak dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan anggaran.
"Jangan sampai kami hanya diminta tanda tangan, tetapi tidak pernah dilibatkan dari awal dalam proses penyusunan APB Kampung. Kami juga harus mengetahui kondisi di lapangan supaya rekomendasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kampung," ungkapnya.
Selain persoalan koordinasi, Ria juga menyoroti belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP) pencairan Dana Desa.
Ia menilai perubahan mekanisme dan keterlambatan pencairan anggaran sering kali tidak disampaikan secara jelas kepada pemerintah distrik maupun kepala kampung.
Kondisi tersebut membuat pemerintah kampung kesulitan menjalankan program. Di satu sisi, kegiatan pembangunan harus diselesaikan sesuai jadwal, sementara di sisi lain pencairan anggaran mengalami keterlambatan.
"Ketika pencairan terlambat, kegiatan di kampung ikut terlambat. Tetapi ketika laporan belum selesai, kepala kampung yang disalahkan. Padahal, proses penyaluran anggaran juga harus diperhatikan. SOP pencairan harus jelas dan setiap perubahan mekanisme harus disampaikan," tegasnya.
Ria meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) bersama instansi terkait memperjelas tahapan pencairan Dana Desa, mulai dari persyaratan administrasi, mekanisme rekomendasi hingga jadwal penyaluran.
Ia juga mengingatkan agar pengawasan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen dan dokumentasi kegiatan, tetapi memastikan program yang dibiayai Dana Desa benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ria berharap koordinasi antara pemerintah distrik, DPMK, Inspektorat, Kejaksaan dan seluruh kepala kampung dapat diperkuat.
Pengawasan Harus Dimulai dari Perencanaan
Berbagai persoalan yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut menunjukkan pengelolaan Dana Desa membutuhkan pengawasan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.
Pencegahan persoalan hukum tidak cukup hanya dengan mengingatkan kepala kampung agar mematuhi aturan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan mekanisme administrasi dan pencairan anggaran berjalan jelas, transparan dan tepat waktu.
Dengan demikian, tanggung jawab pengelolaan Dana Desa tidak hanya berada di tangan kepala kampung. Seluruh instansi yang terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan penyaluran anggaran harus menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Sebab, tujuan utama Dana Desa bukan sekadar menghabiskan anggaran atau menyelesaikan laporan administrasi, melainkan memastikan pembangunan berjalan dan kesejahteraan masyarakat kampung benar-benar meningkat.(ing)
