Timika, fajarpapua.com – Kejaksaan Negeri Mimika mengingatkan seluruh kepala kampung agar berhati-hati dalam mengelola dana desa. Pasalnya, setiap penggunaan anggaran harus sesuai ketentuan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
Melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan Negeri Mimika membuka ruang konsultasi dan pendampingan hukum bagi pemerintah kampung guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Mimika, Reinaldo Sampe, S.H., M.H., saat diwawancarai wartawan fajarpapua.com usai kegiatan Sosialisasi Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Mimika, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diikuti sejumlah kepala kampung dari Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur kampung mengenai tata kelola keuangan desa sesuai aturan.
Reinaldo mengatakan, pengelolaan dana desa bukan sekadar menjalankan program dan merealisasikan anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki dasar perencanaan, administrasi yang jelas, transparansi serta pertanggungjawaban.
Menurutnya, Kejaksaan tidak hanya bertugas menangani perkara setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga melakukan upaya pencegahan melalui edukasi dan pendampingan hukum.
"Kami menyampaikan kepada kepala-kepala kampung agar dapat memanfaatkan layanan pendampingan hukum dari Kejaksaan. Tujuannya untuk meminimalkan risiko hukum dalam pengelolaan dana desa, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku," ujar Reinaldo.
Ia menjelaskan, kepala kampung yang membutuhkan pendampingan dapat mengajukan permohonan secara resmi kepada Kejaksaan Negeri Mimika.
Melalui Seksi Datun, tersedia layanan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum sesuai kewenangan kejaksaan.
Reinaldo berharap pemerintah kampung tidak menunggu munculnya persoalan sebelum berkonsultasi. Pendampingan sebaiknya dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan agar potensi kesalahan dapat dicegah lebih awal.
Ia juga mengungkapkan, hingga saat ini Kejaksaan Negeri Mimika belum menerima laporan dugaan penyalahgunaan dana desa maupun alokasi dana desa dari 133 kampung di Kabupaten Mimika.
"Sejauh ini kami belum menerima laporan terkait penyalahgunaan dana desa maupun alokasi dana desa dari 133 kampung yang ada di Kabupaten Mimika," ungkapnya.
Meski demikian, pemerintah kampung diminta tetap memperhatikan pengawasan dan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.
Reinaldo mengingatkan dana desa harus dikelola berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung), terutama untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menariknya, meskipun belum ada permohonan pendampingan dari pemerintah kampung, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika telah memanfaatkan layanan hukum Kejaksaan Negeri Mimika.
OPD tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan serta Sekretariat Dewan.
Reinaldo kembali mengajak kepala kampung memanfaatkan layanan tersebut, terutama ketika membutuhkan pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan terkait penggunaan anggaran.
Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme penanganan apabila terdapat laporan dugaan penyalahgunaan dana desa. Prosesnya mengacu pada koordinasi antara pemerintah pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan dan Kepolisian melalui nota kesepahaman (MoU).
Dalam mekanisme tersebut, laporan dugaan penyimpangan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat, untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan kerugian keuangan negara, terdapat mekanisme tuntutan ganti rugi dengan batas waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, perkara tetap dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
"Kalau ada laporan terkait penyalahgunaan dana desa, akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan APIP, dalam hal ini Inspektorat. Apabila terdapat kerugian keuangan negara, ada mekanisme tuntutan ganti rugi selama 60 hari. Tetapi jika tidak ditindaklanjuti dan ditemukan unsur tindak pidana, penanganannya dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum," jelasnya.
Melalui sosialisasi tersebut, Kejaksaan Negeri Mimika berharap kepala kampung semakin memahami batas kewenangan, aturan penggunaan anggaran serta konsekuensi hukum dalam pengelolaan dana desa.
Dana desa diharapkan benar-benar digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan hukum bagi aparatur kampung yang mengelolanya.(ing)
