Timika, fajarpapua.com – Kondisi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Timika kembali menjadi sorotan setelah Anggota DPR Provinsi Papua Tengah, Yohanes Felix Helyanan, melakukan kunjungan kerja pada Rabu (29/4).
Dalam kunjungan tersebut, berbagai persoalan mendasar terungkap, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga minimnya tenaga pengajar.
Yohanes menilai fasilitas yang tersedia di SLB Timika belum sepenuhnya menjawab kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus.
Akses antarbangunan sekolah masih terbatas dan belum dilengkapi jalur ramah kursi roda, sehingga menyulitkan aktivitas siswa dengan keterbatasan fisik.
“Kalau hanya membangun gedung tanpa memperhatikan fasilitas pendukung, itu belum cukup. Anak-anak ini butuh lingkungan yang benar-benar membantu mereka beraktivitas,” ujarnya.
Selain persoalan aksesibilitas, kondisi fisik bangunan sekolah juga memprihatinkan. Sejumlah bagian terlihat mengalami kerusakan, mulai dari pagar, sistem drainase, hingga struktur bangunan yang mulai bermasalah.
Kepala SLB Timika, Sunardin, menjelaskan gedung sekolah yang berlokasi di Jalan Irigasi tersebut baru dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada 2025, meski proses pembangunannya telah dilakukan sejak 2024.
Ia menyebut lokasi pembangunan yang merupakan bekas rawa turut memengaruhi kondisi bangunan yang kini mengalami kemiringan.
Tak hanya itu, fasilitas penunjang seperti asrama dan rumah guru juga dalam kondisi kurang layak.
Plafon bangunan dilaporkan rusak, bahkan beberapa bagian telah ambruk. Sistem sanitasi, termasuk septic tank, juga mengalami kerusakan serius.
Di sisi lain, operasional sekolah turut menghadapi kendala. Dua unit bus sekolah yang telah diberikan belum didukung anggaran operasional, sehingga menyulitkan pihak sekolah dalam menyediakan layanan antar-jemput bagi siswa.
“Kami berupaya semaksimal mungkin, tetapi keterbatasan anggaran menjadi kendala. Orang tua siswa juga tidak semuanya mampu membantu biaya operasional,” kata Sunardin.
Keterbatasan tenaga pengajar juga menjadi persoalan serius. Saat ini, total tenaga di SLB Timika hanya berjumlah 18 orang, termasuk petugas keamanan dan kebersihan.
Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk melayani kebutuhan pendidikan siswa berkebutuhan khusus yang memerlukan pendekatan khusus.
Menurut Sunardin, dalam proses belajar mengajar, satu guru tidak dapat menangani banyak siswa sekaligus. Jika ada guru yang berhalangan hadir, maka kegiatan belajar pun ikut terganggu.
Pendidikan Hak Semua Ansk
Menanggapi kondisi tersebut, Yohanes menegaskan akan membawa seluruh aspirasi yang dihimpun dalam kunjungan tersebut ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah, khususnya melalui instansi terkait di bidang pendidikan.
“Pendidikan adalah hak semua anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka justru membutuhkan perhatian lebih, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya pembenahan menyeluruh, tidak hanya pada bangunan fisik, tetapi juga sarana pendukung lainnya agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih layak.
Dalam kunjungan itu, Yohanes turut menyerahkan bantuan alat tulis kantor (ATK) sebagai bentuk dukungan awal bagi kegiatan pendidikan di SLB Timika. (moa)