Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2027.
Kegiatan ini dibuka Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Santy Sondang mewakili Bupati Mimika yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola dana Otsus di Hotel Horison Ultima Timika, Selasa (31/3).
Mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif Menuju Mimika Cerdas, Mimika Sehat, Mimika Produktif”, forum ini menjadi ruang untuk menyatukan arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Santy Sondang membackan sambutan Bupati Mimika mengemukakan, pembangunan SDM tidak sekadar mencetak lulusan pendidikan formal, tetapi membentuk manusia yang berintegritas, mencintai budaya, serta memiliki daya saing.
“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama. Kita ingin melahirkan generasi Mimika yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter kuat dan siap bersaing,” ujarnya.
Selain itu, konsep ekonomi inklusif juga menjadi perhatian utama, di mana seluruh program pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pesisir dan pegunungan.
Dalam arahannya kepada OPD pengelola dana Otsus, Santy menyampaikan tiga prinsip utama yang wajib diperhatikan yakni ketepatan sasaran, transparansi dan akuntabilitas, serta sinergi lintas sektor.
Ketepatan sasaran berarti setiap program harus menjawab kebutuhan riil masyarakat di kampung, bukan sekadar usulan yang tidak berdampak langsung.
Sementara transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci karena dana Otsus merupakan amanah besar yang harus dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Tidak boleh ada penyalahgunaan. Semua program harus jelas manfaatnya dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergitas antar OPD dengan menghilangkan ego sektoral, serta mengintegrasikan program pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi agar lulusan sekolah dapat terserap dalam sistem ekonomi. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Mimika Izak Rahajaan dalam laporan panitia menjelaskan Musrenbang Otsus ini bertujuan menyelaraskan dan mempertajam prioritas pembangunan daerah.
Selain itu, forum ini menjadi sarana mengevaluasi pelaksanaan program Otsus sebelumnya, menyusun program yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD dan RKPD, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. “Melalui Musrenbang ini, diharapkan program Otsus benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh,” pungkasnya. (moa)