Timika, fajarpapua.com - Sebanyak 8.000 personil TNI dan Polri, saat ini dipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 11 kabupaten di Papua.
Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH kepada sejumlah media di Timika.
Menurutnya, keseluruhan personil tersebut berasal dari kesatuan Polda Papua, Polres dan BKO TNI serta Brimob Nusantara.
"Kesiapan personil untuk mengamankan Pilkada di Papua sudah sangat mencukupi. Saat ini kita menyiapkan 8.000 personil TNI dan Polri," ujarnya.
Dijelaskan, dari seluruh personil tersebut setidaknya 300 personil dari Brimob Nusantara disiagakan di Jayapura.
"Jika nantinya ada ekskalasi di wilayah yang melaksanakan Pilkada kita akan dorong personil Brimob Nusantara ini untuk membantu menanganinya. Penempatan personil di Jayapura karena pertimbangan strategis akses transportasi dari Jayapura ke daerah penyelenggara Pilkada lebih mudah," jelasnya.
Perwira menengah yang telah empat tahun bertugas di Papua tersebut menegaskan secara umum kondisi keamanan menjelang Pilkada di Papua cukup kondusif.
"Namun perlu diketahui, untuk wilayah Papua tidak ada yang namanya aman, semuanya rawan. Setiap kabupaten yang melaksanakan Pilkada memiliki potensi kerawanan yang berbeda," jelasnya.
Diakui juga keberadaan kelompok sipil bersejata (KSB) di sejumlah wilayah yang menggelar Pilkada juga menjadi atensi pihaknya.
"Kelompok yang sering melakukan kekerasan ini menjadi atensi kami selain dari kondisi alam yang sering berubah," katanya.
Sementara terkait kondisi terkini di Boven Digul, Kabid Humas Polda Papua mengungkapkan sejak adanya perintah KPU Pusat untuk menonaktifkan Komisioner KPU setempat, memang terjadi ekskalasi Politik di daerah itu.
"Boven Digul yang awalnya masuk daerah aman kini menjadi rawan. Dalam satu minggu terakhir, ekskalasi politik meningkat karena tiga komisioner KPU kabupaten telah dinonaktifkan terkait dengan penetapan salah satu calon," ujarnya.
Dikatakan, terkait hal tersebut sebagaimana surat KPU Pusat, pelaksanaan Pilkada di Boven Digul diambil alih oleh KPU Papua.
"Ada tiga hal yang diperintahkan KPU Pusat kepada KPU Papua yaitu mengambil alih pelaksanaan Pilkada Boven Digul, mengkaji ulang keikutsertaan calon nomor urut 4 dan menonaktifkan komisioner KPU setempat," jelasnya.
Diakui, hingga saat ini kondisi Kamtibmas secara umum di Boven Digul masih kondusif. "Saat ini akan dilakukan pengkajian ulang terhadap salah satu calon ini yang menjadi perhatian kita. Namun seandainya ada perubahan kebijakan politik jelas akan sangat berpengaruh pada kondisi Kamtibmas. Untuk itu kami terus melakukan koordinasi dengan komponen masyarakat agar kondisi yang ada saat ini terjaga dengan baik," tutupnya. (mas)