Timika, fajarpapua.com
Warga Mimika kini berharap sepenuhnya kepada Polda Papua untuk "memberi pelajaran" kepada para pejabat daerah Mimika yang bekerja hanya demi mempertahankan kekuasaan serta mengabaikan kepentingan warga.

Yosep Temorubun SH, salah seorang pengamat hukum yang getol menyuarakan perlawanan terhadap berbagai penyimpangan roda pemerintahan di Kabupaten Mimika kepada Fajar Papua Rabu (27/10) pagi mengemukakan, peristiwa ditolaknya APBD Perubahan 2020 oleh Pemprov Papua serta raihan penghargaan oleh Kemenkeu lantaran Mimika meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan realitas pemerintahan yang memalukan.

"Yang saya lihat Mimika yah rusak, banyak sandiwara yang dibuat, banyak kebohongan (diduga,red.) yang sengaja dipertontonkan ke publik," ungkapnya.

Dikemukakan, realitas yang terjadi saat ini oknum pimpinan di Mimika sudah berstatus tersangka kasus UU ITE Video Mesum, asisten III sudah dipecat tapi masih memimpin rapat, serta ada pejabat penting yang sudah jadi calon tersangka.

Belum lagi DPRD Mimika dalam pengambilan keputusan yang selalu memihak legislatif tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat.

"Tidak ada yang bisa diharapkan. Mereka bisa bermain sampai pusat, warga hanya menyaksikan permainan mereka. Sehingga kami berterima kasih kepada Polda Papua yang tetap tegak berdiri, hanya Polda Papua yang bisa memberi harapan bagi warga Mimika bahwa semuanya akan berubah," tukasnya.

Yosep mengemukakan, contoh kebijakan yang melukai hati rakyat seperti pembelian lahan untuk pendirian gedung pusat UMKM. Diduga kebijakan tersebut dibuat agar lahan di jalan Cenderawasih dan di Jalan Agimuga yang diduga milik pejabat penting Mimika laku terjual.

"Ini bentuk konspirasi yang luar biasa menyakitkan. Karena rakyat Mimika hidup susah akibat pandemi covid 19 tapi mereka masih juga menyusun program yang menguntungkan pihak tertentu. Mestinya mereka melihat mana program urgen untuk daerah," tegasnya.

Raih Penghargaan Kemenkeu

Sementara itu, ditengah banyaknya dugaan kasus korupsi serta pelanggaran penyusunan anggaran, Pemerintah Pusat malah mengapresiasi dan memberi penghargaan terhadap Pemerintah Provinsi Papua dan 17 kabupaten/kota yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penyerahan Penghargaan oleh Menteri Keuangan diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Syaiful, S.E.AK, M.M dan Pj Sekda Papua, Doren Wakerkwa, Selasa, 27 Oktober 2020 di salah satu hotel di Kota Jayapura.

Pemda yang menerima penghargaan antara lain Pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika, Kepulauan Yapen, Yalimo, Nabire, Keerom, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Supiori dan kabupaten Paniai.

Dari 18 Pemda tersebut, terdapat delapan Pemda yang lima kali memperoleh opini WTP dari BPK RI, yakni Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Jayawijaya, Merauke, Mimika dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua, Syaiful, S.E.AK, M.M dalam keteranganya mengatakan, selain penyerahan piagam penghargaan untuk pemda peraih opini WTP, juga disertai penandatangan nota kesepahaman/MoU (Memorandum of understanding) peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara/daerah, antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua dengan pemerintah provinsi/kabupaten dan kota.

“Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kementerian Keuangan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara di Papua, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Sekda Papua, Doren Wakerkwa menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan penghargaan kepada pemda di Papua yang meraih opini WTp.
Menurut Doren, penghargaan ini kiranya menjadi motivasi bagi pemerintah daerah yang lain untuk memperbaiki tata kelola keuangannya, sehingga tahun depan bisa mendapat opini WTP.

Doren juga mengingatkan pemda kabupaten/kota se Papua untuk menyiapkan laporan keuangan selama pandemi ini. Dimana, yang perlu diperhatikan adalah yang berkaitan dengan dana refocusing. Ia mengingatkan agar semua pihak bijaksana dan harus berhati-hati.
“Penghargaan atas pengelolaan keuangan Provinsi Papua ini bukan yang pertama kali diterima, tetapi sudah lima kali kita meraih WTP secara berturut-turut,” pungkasnya.(tim)