Timika, fajarpapua.com
DPRD Mimika meminta Pemerintah Daerah menjelaskan pemanfaatan dana refocusing dan realokasi untuk membiayai Covid 19 dengan nilai mencapai Rp 234 miliar.
Sebab dalam nota pengantar keuangan Pemkab yang disampaikan pada pembukaan sidang paripurna pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Mimika 2020 oleh PJ Sekda Mimika, Jenni Usmany tidak dijelaskan secara detail.
“Kami minta pada jawaban bupati dapat disampaikan secara detail agar dewan dan rakyat Mimika tahu anggaran pembiayaan Covid 19 untuk apa saja. Ini penting agar prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalisme pemerintah tetap terjaga dimata masyarakat,” kata juru bicara Faksi Mimika Bangkit DPRD Mimika, Aloisius Paerong saat menyampaikan padangan umum fraksinya pada sidang paripurna pembahasan perubahan anggaran APBD 2020, Rabu (14/10).
Fraksi Mimika Bangkit juga menyoroti pekerjaan proyek pemerintah yang mengakomodir kontraktor dari luar, mestinya dipertimbangkan secara matang.
"Sebab kontraktor luar setelah proyek selesai mereka akan mengangkut semua peralatan dan juga dana keluar dari Timika. Untuk pemanfaatan LPSE harus seefektif mungkin dengan mengakomodir kontraktor lokal Timika," harapnya.
Terkait hal ini pemerintah diharapkan dapat menjelaskan soal akomodir kontraktor luar dalam mengerjakan proyek-proyek APBD Timika tiap tahun anggaran. Padahal di Timika ada begitu banyak kontraktor kecil, menegah dan besar yang siap mengerjakan pekerjaan pemerintah.
Selain itu setelah ada BUMD yang baru dibentuk, agar dilibatkan dalam mengerjakan proyek pemerintah yang menegah maupun besar.
Sedangkan Fraksi Nasdem melalui juru bicaranya Herman Gafur meminta penjelasan pemerintah mengenai beberapa hal yang mana dalam penyampaian nota keuangan perubahan APBD 2020 tidak disampaikan secara mendetail kepada dewan.
"APBD adalah instrumen teknis dimana adanya perubahan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Pemkab harus menjelaskan defisit anggaran sebesar Rp 800 miliar lebih dimana pemerintah perlu mencari sumber dana lain untuk menutup defisit tersebut," ungkapnya.
Selain itu, soal pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu seperti pada beberapa OPD yang menjadi sorotan sejumlah pihak sebaiknya pemerintah dapat mejelaskan secara baik kepada dewan.
Fraksi Nasdem meminta pemerintah dapat mengawasi secara ketat pengggunaan APBD setiap tahun yang jumlahnya sangat besar agar tidak terjadi kebocoran.
Sedangkan Golkar seperti yang disampaikan Rizal Patadan menyoroti perubahan dilakukan hanya kegiatan-kegiatan mendesak yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Misalnya, penanganan Covid 19 yang saat ini angkanya masih terus meningkat tajam. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan baru dalam penanganan kasus Covid 19 ini.
Sedangkan PDIP melalui juru bicaranya Tobias Maturbongs meminta pemerintah dapat menyampaikan ke dewan soal defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 800 miliar lebih, dan pemerintah perlu mendorong OPD-OPD penghasil pendapatan untuk melakukan ekstensifikasi dan terobosan-terobosan baru dalam menggenjot pendapatan daerah.
PDIP juga mendukung Pemkab dalam terobosan program refocusing dan realokasi dana untuk penanganan Covid 19 seiring dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk penjelasan soal pemanfaatan dana covid 19 yang drefocusing pada Maret lalu.
"Soal dana jaringan pengaman sosial juga harus dijelaskan kepada dewan terutama menyangkut pemanfaatannya," harapnya.
Berikut, pengadaan tanah untuk bangun sekolah unggulan harus dicek secara baik terkait kelengkapan dokumen agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
"Termasuk dana hibah untuk KONI, Persemi dan lain-lain yang nilainya besar perlu dijelaskan," tutur Rizal. (tim)