Timika, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mulai mematangkan langkah percepatan pembangunan daerah dengan menggandeng pemerintah pusat melalui dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kolaborasi lintas sektor.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Mimika untuk menjadikan daerah ini sebagai pusat distribusi, pusat industri, dan pusat jasa di Tanah Papua.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, mengatakan upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga strategis di Jakarta.
"Kami sudah melakukan inventarisasi program prioritas yang diharapkan bisa didukung pendanaan cepat melalui APBN, baik dari kementerian maupun lembaga terkait," ujar Bupati Rettob dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/6).
Menurutnya, pertemuan awal itu dihadiri sejumlah kementerian strategis, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pendidikan.
Pembahasan selanjutnya juga akan diperluas ke sektor perumahan serta bidang lainnya yang mendukung percepatan pembangunan Mimika.
Bupati Rettob menjelaskan, saat ini Pemkab Mimika tengah menyiapkan bahan presentasi komprehensif yang memuat program prioritas pembangunan di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, infrastruktur, hingga pengembangan wilayah.
"Kami akan menyusun presentasi per sektor, lalu memaparkannya ke masing-masing kementerian agar ada kejelasan dukungan program," katanya.
Ia menegaskan, Mimika memiliki posisi strategis untuk dikembangkan sebagai simpul utama pertumbuhan ekonomi Papua.
Karena itu, pembangunan infrastruktur pendukung menjadi prioritas utama, termasuk pengembangan pelabuhan, bandara, serta peningkatan konektivitas jaringan jalan.
"Ke depan Mimika harus menjadi pusat distribusi, pusat industri, dan pusat jasa di Tanah Papua," tegasnya.
Meski demikian, Bupati Rettob mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan percepatan pembangunan, terutama berkaitan dengan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik wilayah Papua.
"Banyak regulasi masih bersifat umum, padahal Papua memiliki karakteristik yang berbeda. Ini perlu penyesuaian agar percepatan pembangunan bisa berjalan efektif," ujarnya.
Selain mengandalkan dukungan APBN, Pemkab Mimika juga membuka peluang pembiayaan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat agar berbagai program prioritas dapat direalisasikan lebih cepat.
"Pembangunan jalan misalnya, meskipun kewenangan daerah, bisa didorong melalui APBN. Ini yang sedang kami sinkronkan agar percepatan bisa terjadi," ucapnya.
Bupati Rettob berharap hasil koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga tersebut segera ditindaklanjuti dalam bentuk program konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Target kami jelas, bagaimana Mimika bisa berkembang cepat dan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi di Papua," pungkasnya. (red)
