Timika, fajarpapua.com – Sebanyak 3.221 warga dari tujuh suku di Kabupaten Mimika dipastikan tetap mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui program BPJS Kesehatan yang didukung oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).
Program tersebut mencakup masyarakat tujuh suku di Mimika yakni Amungme, Kamoro, Mee/Ekagi, Moni, Dani, Damal, dan Nduga sebagai bagian dari upaya menjamin hak kesehatan Orang Asli Papua (OAP).
Deputi Wakil Ketua Bidang Perencanaan Program YPMAK, Billy Enerson Korwa mengatakan, perpanjangan kerja sama itu berlaku selama tujuh bulan atau hingga 31 Desember 2026.
Menurutnya, keberlanjutan program BPJS Kesehatan tersebut penting agar ribuan warga tujuh suku tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan secara layak, khususnya di Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) dan fasilitas kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“YPMAK tetap berkomitmen memastikan masyarakat tujuh suku memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Billy menjelaskan, sebelumnya jumlah masyarakat tujuh suku yang ditanggung melalui program BPJS Kesehatan mencapai puluhan ribu jiwa.
Namun seiring migrasi data kepesertaan ke pemerintah daerah dan pemerintah pusat, jumlah peserta aktif yang saat ini masih dijamin YPMAK tersisa 3.221 orang.
Data tersebut menunjukkan adanya proses penataan dan sinkronisasi data peserta BPJS Kesehatan di Mimika agar pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap oleh pemerintah melalui APBD maupun APBN.
Sebelumnya, YPMAK pernah menanggung lebih dari 30 ribu warga tujuh suku dalam program BPJS Kesehatan di Mimika.
Pada 2022, YPMAK bersama YCTP memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat adat Mimika sebagai bagian dari dukungan terhadap program Universal Health Coverage (UHC).
Bahkan sejak 2021, YCTP bersama YPMAK telah membantu pembiayaan puluhan ribu warga tujuh suku agar tetap memperoleh akses layanan kesehatan, baik di Timika maupun rumah sakit rujukan di luar Papua.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Erika Verayanti Lumban Gaol menyebut sinergi bersama YPMAK dan YCTP menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan jaminan kesehatan masyarakat adat di Mimika.
Ia berharap kerja sama tersebut terus berlanjut sehingga masyarakat tujuh suku yang belum aktif kepesertaannya dapat kembali terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.
Sementara itu, berdasarkan data BPJS Kesehatan, masih terdapat sekitar 25 ribu warga tujuh suku di Mimika dengan status kepesertaan nonaktif yang menjadi perhatian bersama untuk diaktifkan kembali secara bertahap.
Program jaminan kesehatan yang dijalankan YPMAK ini dinilai menjadi bentuk nyata kepedulian terhadap pelayanan dasar masyarakat adat Papua, terutama dalam memastikan akses kesehatan tetap tersedia bagi warga di wilayah pesisir maupun pegunungan Mimika. (mas)