Timika, fajarpapua.com – Matius D Fakhiri menilai Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua menjadi momentum penting bagi para kepala daerah se-Tanah Papua untuk menyatukan visi dalam memperjuangkan kebijakan pembangunan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat Papua.
Menurutnya, forum yang mempertemukan gubernur dan bupati di Tanah Papua itu bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang strategis untuk memperkuat koordinasi pembangunan antarwilayah di Papua.
“Pertemuan ini sangat baik karena semua kepala daerah bisa saling sharing terkait program-program yang sudah dilakukan di daerah masing-masing. Apa yang dirasakan oleh kepala daerah bisa disampaikan bersama untuk menjadi bahan evaluasi dan solusi ke depan,” ujar Matius Fakhiri kepada fajarpapua.com, Senin (11/5).
Dalam kesempatan tersebut, Matius juga menyoroti pentingnya revisi terbatas terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua guna memberikan kepastian terhadap keberlanjutan anggaran pembangunan di Tanah Papua.
Ia menegaskan kebijakan dana Otsus harus memiliki dasar hukum yang lebih kuat agar tidak terlalu dipengaruhi kondisi fiskal nasional.
Menurutnya, pencantuman dana Otsus secara langsung dalam APBN akan memberikan jaminan stabilitas pembiayaan pembangunan di Papua.
“Kami berharap dana Otsus bisa dicantumkan langsung dalam APBN sehingga lebih aman dan tidak terlalu dipengaruhi kondisi fiskal negara. Kalau hanya bergantung pada transfer daerah, saat fiskal terganggu maka otomatis semua daerah juga akan terdampak,” katanya.
Selain itu, Gubernur Papua ini juga menyoroti dampak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) terhadap kondisi fiskal provinsi induk di Tanah Papua. Ia menyebut, sejumlah sumber pendapatan daerah berkurang, terutama dari sektor dana bagi hasil sumber daya alam.
Karena itu, Matius mengusulkan agar dana bagi hasil dari sektor pertambangan maupun sumber daya alam lainnya dapat dibagikan secara lebih merata kepada seluruh provinsi di Tanah Papua, bukan hanya terfokus pada daerah penghasil.
“Kalau ada tambang atau sumber penghasil di salah satu provinsi Papua, alangkah baiknya bisa dibagi kepada seluruh provinsi di Tanah Papua supaya kita bisa sama-sama menopang pembangunan,” jelasnya.
Ia menilai semangat kebersamaan antardaerah menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia.
Menurutnya, sinergi antarprovinsi akan memperkuat konektivitas pembangunan antara Papua induk, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
“Kalau semua bisa berjalan bersama dan terkoneksi dengan baik, maka pertumbuhan pembangunan di Tanah Papua akan jauh lebih baik ke depan,” ujarnya.
Matius juga mengajak seluruh kepala daerah di Papua untuk fokus menghadapi tantangan pembangunan saat ini dan tidak terus terjebak pada persoalan masa lalu.
“Kita tidak boleh terus melihat ke belakang. Semua provinsi sekarang punya tantangan sendiri-sendiri. Kami sebagai gubernur saat ini mendapat ujian dalam pengelolaan fiskal, tetapi kami harus tetap melangkah membawa kebaikan bagi Tanah Papua,” pungkasnya. (moa)