Timika, fajarpapua.com — Pemerintah Kabupaten Mimika menyoroti serius persoalan pemerataan penduduk dan ketimpangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan pedalaman.
Dalam momentum peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 tahun 2026, Bupati Mimika Johannes Rettob menginstruksikan seluruh kepala distrik, lurah, hingga kepala kampung untuk melakukan identifikasi menyeluruh terhadap berbagai persoalan di wilayah masing-masing.
Langkah ini dinilai krusial sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam menjawab tantangan klasik Mimika: kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedalaman.
“Identifikasi setiap masalah yang ada di kampung dan distrik agar pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” tegas Bupati Rettob, Senin (27/4).
Dalam arahannya, Bupati Rettob secara terbuka menyoroti distribusi penduduk yang dinilai tidak seimbang.
Konsentrasi warga yang terlalu besar di wilayah perkotaan seperti Timika berdampak pada meningkatnya tekanan terhadap fasilitas publik, sementara wilayah pedalaman justru tertinggal dalam akses layanan dasar.
Menurutnya, kondisi ini menciptakan dua wajah pembangunan yang berbeda, dimana kota yang semakin padat dan berkembang, serta kampung yang masih berjuang mengejar ketertinggalan.
“Penyebaran penduduk kita tidak sehat. Terlalu banyak terpusat di kota, sementara pedalaman minim. Ini harus kita perbaiki melalui pembangunan yang merata,” ujarnya.
Pemetaan Masalah Jadi Kunci
Instruksi kepada aparat distrik dan kampung bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi besar Pemkab Mimika dalam mewujudkan visi “Membangun dari Kampung ke Kota.”
Dengan pemetaan masalah yang akurat—mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga ekonomi—pemerintah daerah diharapkan mampu menentukan prioritas pembangunan secara objektif dan mengurangi kesenjangan layanan publik serta mendorong pemerataan pertumbuhan wilayah.
Pendekatan berbasis data dari tingkat bawah ini juga diharapkan mampu menghindari program yang tidak tepat guna atau hanya berpusat di wilayah tertentu.
Aparatur Diminta Aktif di Lapangan
Selain soal pemetaan, Bupati Rettob juga menegaskan pentingnya kehadiran pimpinan wilayah di tempat tugas.
Kepala distrik diminta tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi aktif memantau kondisi sosial masyarakat secara langsung.
Hal ini dinilai penting mengingat dinamika di lapangan seringkali berubah cepat, terutama di wilayah pedalaman yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.
Momentum Perbaikan Pelayanan
Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 dijadikan refleksi bagi Pemkab Mimika untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pemerintah ingin memastikan bahwa otonomi daerah tidak hanya menjadi konsep, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke kampung-kampung.
“Ini momentum bagi kita untuk bangkit dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” tutup Bupati Rettob.
Meski komitmen telah ditegaskan, tantangan pemerataan di Mimika tidaklah ringan.
Faktor geografis, akses transportasi, hingga keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam percepatan pembangunan wilayah pedalaman.
Namun, dengan langkah awal berupa identifikasi masalah yang sistematis, Pemkab Mimika diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (mas)