Catatan Redaksi Sepekan
PENUNJUKAN Michael Gomar sebagai Sekda Mimika telah memberi warna baru dan harapan baru untuk semakin membaiknya bagi jalannya pemerintahan di Pemda Mimika.
Terpilihnya Michael Gomar yang memang seorang birokrat yang dilahirkan dari Kawah Candradimuka Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mampu menghentikan perdebatan siapa sosok yang pantas menduduki jabatan tertinggi pratama itu di kalangan tokoh adat, tokoh agama, kaum intelektual, masyarakat umum, praktisi hukum dan kelompok lainnya diberbagai laman media sosial.
Kehadiran Michael Gomar bahkan dianggap mampu menjembatani komunikasi diantara Dwi Tunggal pimpinan daerah yaitu Bupati Mimika dan Wakil Bupati Mimika yang sejak beberapa waktu lalu agak renggang akibat ulah dan aksi-aksi para pembisik yang memanfaatkan kedekatan personal.
Bahkan Tanzil Azhari yang juga seorang anggota DPRD Mimika dari Partai Gerindra dalam Acara Ngopi Bareng Sekda berpendapat Michael Gomar sebagai sosok "Pemadam Kebakaran" karena mampu memberikan rasa adem, dingin dan harmonis di pemerintahan yang selama "memanas".
Jika pada tingkat Tripida telah terbentuk keharmonisan, tidak sama halnya dengan ditingkat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih terasa sangat tinggi adanya gap dan kelompok-kelompok yang berbasis kepentingan.
Hingga kini meski tak nampak di wajah, namun secara inklusif harus diakui para pejabat di Pemda Mimika belum sepenuhnya menemukan keharmonisan yang sesungguhnya.
Masih ada para pejabat yang ikut mengendalikan arah pemerintahan yang penuh dengan kepentingan kelompok tertentu.
Bahkan bukan rahasia lagi, banyak oknum pejabat yang saat ini mengalami "Post Power Sindrome" atau ketakutan kehilangan jabatan sejak skenario yang diciptakan untuk jagoannya agar menduduki jabatan Sekda Mimika, gagal total.
Sehingga untuk menutupi ketakutan mereka serta untuk mengamankan kepentingannya, tak jarang mereka terkadang lantang berkata "Saya Ini Orangnya….".
Dan bukan rahasia lagi, di kalangan birokrat Kabupaten Mimika selama ini ada kelompok pejabat yang dijuluki "Para Bidadari" yang secara masif dan mungkin juga terang-terangan berandil "secara berlebihan" serta diduga melampaui kewenangan mereka dalam pengelolaan tata pemerintahan di Kabupaten Mimika.
Meski belum ada bukti sahih, "dahulu" dan mungkin juga bisa hingga saat ini kelompok yang dimaksud terus memegang kendali atas nama kepentingan disejumlah posisi birokrasi di Kabupaten Mimika.
Diakui atau tidak, adanya oknum pejabat yang lantang berkata "Saya Ini Orangnya…" dan juga "Para Bidadari" ini membuat lingkungan tingkat OPD tidak harmonis dan terkesan saling bersaing dengan tidak sehat sehingga kepentingan dan layanan publik bisa saja terabaikan.
Situasi ini menarik, dari penelusuran dan pengamatan fajarpapua.com mencatat setidaknya ada sejumlah intrik-intrik yang masih ada ditubuh pemerintahan yang jika tidak segera diantisipasi, akan kembali merusak tatanan pemerintahan dan mengaburkan harapan masyarakat Mimika akan perubahan metode kepemimpinan.
Pertama, adanya komplotan oknum pejabat tertentu yang berusaha menanamkan kekuatan di instansi-instasi strategis.
Seperti, kerjasama tersembunyi dengan menempatkan bendahara-bendahara pengatur keuangan.
Ibarat virus komputer, para bendahara inilah yang akan mengirim sinyal data ke oknum pejabat tertentu untuk mengamankan kepentinganya apakah terkait keuangan maupun kepentingan substansial lainnya.
Kedua, para komplotan pejabat ini tidak segan-segan mengkerdilkan peran, baik sekelas pimpinan daerah (atau jika mungkin Sekda sekalipun bisa dihempas) apabila tidak sejalan dengan kepentingan mereka.
Ketiga, para oknum pejabat ini tanpa rasa berdosa menjual nama bupati. Dalam beberapa program atau aksi yang mereka lakukan, sering dibentengi kalimat…ini atas perintah Pak Bupati. Mereka memanfaatkan kebaikan bupati untuk memuluskan aksi yang justru pada akhirnya bupati sendirilah yang menanggung akibat seperti hancurnya nama bupati dimata masyarakat.
Keempat, memainkan isu-isu politik untuk melemahkan kepemimpinan sehingga terjadi sentimen personal diantar unsur pimpinan. Konsentrasi semua pihak tertuju pada konflik antar antar pimpinan daerah dan tidak lagi fokus melakukan pembenahan perangkat pemerintahan daerah.
Itu hanya sebagian tentang upaya-upaya tersembunyi yang patut diwaspadai semua pihak terutama Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Kabupaten Mimika.
Patut dicatat, akibat komplotan pejabat dan ditambah para pembisik, satu tahun pemerintahan Omtob berjalan, perang dingin terus terjadi.
Akibatnya, semua sumberdaya dan perhatian terfokus pada konflik internal antar Dwi Tunggal sehingga sampai lupa jika banyak hal yang harus dan patut dibenahi.
Bahkan terkesan Mimika seperti terbelah antar kelompok yang pro dan kelompok yang anti pemerintah.
Namun semua itu belum terlambat, pemerintahan Omtob masih tersisa 4 tahun lagi.
Jika ingin berubah total dan mencapai pemerintahan yang harmonis dan stabil, sudah saatnya pimpinan daerah mengganti total komplotan pejabat yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dengan menjual nama pimpinan daerah.
Tidak ada cara lain, lelang jabatan secara terbuka untuk memimpin setiap organisasi OPD dilingkungan Setda Kabupaten Mimika adalah cara yang paling tepat menemukan figur yang kompeten dibidangnya.
Sehingga prinsip "The Right Man ON The Right Place" atau menempatkan orang ditempat yang tepat dalam penunjukan penunjukan pejabat terlaksana.
Hal ini juga sejalan dengan keinginan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng saat melantik Michael Gomar sebagai Sekda Kabupaten Mimika yang menegaskan tantangan kedepan sangatlah dinamis, sehingga fungsi pemerintah sebagai fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan harus mampu diemban dengan baik oleh aparatur sipil negara.
Bahkan Bupati Omaleng menegaskan, pemerintah harus melayani bukan dilayani sehingga Sekda harus mampu merumuskan kebijakan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan visi dan misi bupati dan wakil bupati termasuk didalamnya tentu harus mampu memberi telaah dan masukan terkait sosok pejabat yang layak atau tidak layak dalam jabatannya.
Hal ini penting, karena muara dari semua kesalahan akibat permainan pejabat, pimpinan daerahlah yang akan menjadi tumbal.
Tentu kita tidak ingin perang dingin episode kedua antara Dwi Tunggal terjadi lagi. Caranya, bersihkan virus-virus pengacau agar tubuh pemerintahan daerah Mimika sehat. Hanya itu caranya !!! (*)