Timika, fajarpapua.com - Dituduh macan ompong, kini DPRD Mimika mulai unjuk taring.
Pada pembahasan RAPBD Mimika TA 2021 di Jakarta yang sedang berlangsung saat ini, dewan akan mencoret alokasi anggaran untuk pembangunan sejumlah gedung baru Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Mimika.
Alasannya, selain hal ini instruksi dari Kementerian, juga dianggap pemborosan anggaran sebab banyak gedung milik Pemda Mimika yang mubazir.
Alasan lain, kantor Pemerintahan Pemda Mimika terpusat di Sentral Pemerintahan, Kampung Karang Senang (SP 3). Namun ada OPD yang membangun kantor-kantor mewah di tempat lain seperti Dinas Pertanian Mimika, Dinas Koperasi Mimika, kantor BPKAD, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Peternakan Mimika, dan saat ini sedang dibangun Dinas Pendidikan Mimika dan Kantor Bappeda Mimika.
Khusus untuk Dinas Pendidikan Mimika, kantor lama di Sentra Pemerintahan dibiarkan dalam keadaan rusak.
Anggota panitia anggaran legislatif, Leonardus Kocu ketika dikonfirmasi Fajar Papua, Kamis (3/12) menegaskan, pihaknya akan mencoret usulan bangunan fisik untuk pembangunan dinas baru.
"Ini instruksi kementerian, anggaran fisik bangun kantor dicoret. Yang fisik hanya infrastruktur jalan dan jembatan serta yang urgensi lainnya," ungkap Leonardus.
Dikatakan, meskipun belum pada tahap pleno paripurna, namun dewan sudah mengkritisi usulan anggaran dari setiap OPD untuk diakomodir dalam APBD 2021.
"Tidak lagi, hanya buang-buang anggaran. Nanti lebih difokuskan ekonomi rakyat, kesehatan, dan infrastruktur jalan dan jembatan," bebernya.
Ada Dinas "Beramai-ramai Bangun Kantor Baru...
Rakyat Mimika selama ini hanya bisa mengelus dada jika mencermati pemanfaatan dana APBD yang mencapai Rp 4 trilinan rupiah namun alokasi tidak menyentuh masyarakat kecil. Bahkan terkesan berbagai program tersebut dibuat untuk menghabiskan anggaran.
Seperti yang terjadi di pembangunan dinas baru. Meskipun dalam tahun 2020 ini banyak alokasi anggaran untuk OPD yang dipangkas dengan alasan refocusing dan realokasi untuk penanganan covid 19, faktanya banyak dinas yang membangun gedung baru dan membiarkan gedung lama di Sentra Pemerintahan kosong.
Sebagaimana penelusuran Fajar Papua di LPSE Kabupaten Mimika, Selasa (1/12), ternyata banyak proyek fisik yang tidak urgen yang menelan anggaran miliaran rupiah.
Beberapa diantaranya dari ratusan proyek tidak urgen tersebut yang berhasil dihimpun wartawan diantaranya;
Jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung Kantor Bappeda dengan pagu Alanggaran nilai kontrak : Rp 905.200.000.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung Kantor BPKAD Seleksi Ulang Pagu Anggaran Nilai Kontrak Rp 1.766.000.000,00
Berikut, pembangunan gedung serba guna dengan nilai kontrak Rp 4.466.000.000,00
Belanja jasa penyusunan dokumen perencanaan Gedung Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mimika dengan pagu anggaran
nilai kontrak Rp 875.875.000,00
Pembangunan Gudang Sarana dan Prasarana Pertanian nilai kontrak Rp 1.313.000.000,00
Pembangunan Pagar Permanen Keliling Samping dan Belakang Kantor Dinas dengan nilai kontrak : Rp 3.586.000.000,00
Jasa Penyusunan Dokumen Perencanaan Gedung Kantor Dinas Pendidikan dengan Nilai Kontrak : Rp 905.575.000,00
Proyek yang perlu ditelusuri realisasinya pengadaan Makan Siang Pendukung Kegiatan Belajar Bagi 1436 Peserta Didik SD OAP, di Daerah Pedalaman (1436 Siswa x Rp. 4438 / hari x 26 hari x 12 bulan) dengan nilai kontrak : Rp 1.964.200.000.(tim)