Timika, fajarpapua.com
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Timika, Donny S. Umbora SH menyatakan dalam beberapa hari kedepan tim Kejaksaan akan mengecek kontrak sekaligus pengadaan sticker di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika.
"Iya kami juga ada baca di media massa dan menurut kami ini masukan yang mesti ditindaklanjuti. Dalam beberapa hari kedepan tim kami akan lakukan pengecekan di lapangan," ujar Donny, Selasa (25/8).
Dia mengatakan, yang paling penting kontrak harus sesuai aturan dan tidak dirubah begitu saja.
"Kami juga akan cek harga sticker dan laporan mereka seperti apa. Kami berharap laporan sesuai fakta lapangan," tandasnya.
Menurut Donny, kendala yang dihadapi saat ini tenaga aparat kejaksaan yang masih kurang. Sehingga pihaknya memprioritas pengusutan adanya dugaan penyelewengan.
"Beberapa laporan masyarakat kami tindaklanjuti. Termasuk hotel Mozza masih dalam pengumpulan data," bebernya.
Kembali dia meminta warga Mimika membantu kejaksaan mengawasi penggunaan dana Covid 19. "Ini tupoksi kami untuk mengawasi, tapi kami butuh kerjasama masyarakat untuk ikut mengawasi," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, aparat penegak hukum baik kepolisian Polda Papua, Kejaksaan Tinggi Jayapura, maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua diminta mengusut dugaan penyelewengan dana pembelian sticker di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika yang nilainya mendekati Rp 1 miliar lebih.
Sumber terpercaya Fajar Papua, Senin (24/8) mengatakan, dana pembelian sticker diduga diselewengkan dan dibagi-bagi ke sejumlah bagian di dinas tersebut.
"Kalau bisa BPK, Jaksa atau Polisi bisa periksa karena pembelian sticker harganya tidak sesuai dengan harga sticker. Dana itu sudah dibagi, dan yang terima ada pejabat dan juga staf," ungkap sumber tersebut.
Bahkan untuk menghilangkan jejak bagi-bagi dana tersebut, diduga kontrak hendak dirubah.
"Jangan biarkan ini terjadi. Kalau bisa dinas lain juga diperiksa, karena sudah kasat mata terjadi penyelewengan anggaran," bebernya.
Contohnya, kata dia, harga menu untuk pasien Covid 19 yang menginap di shelter perlu ditelusuri. Sebab yang dia tahu, harga dinaikan dan tidak sesuai standar umum.
"Korupsi kecil-kecil begini yang membuat dana ratusan miliar ini hilang tidak berbekas," paparnya.(boy)