Timika, fajarpapua.com – Pemerintah kampung di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, diminta menyusun program pembangunan secara terarah, sesuai regulasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pengawasan perlu diperkuat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat (DPMK) Mimika, Apner Frits Werymon mengatakan keberhasilan pembangunan kampung tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga pada pelaksanaan program, pengawasan, dan pelaporan yang tertib.
Hal itu disampaikan Apner kepada wartawan fajarpapua.com usai kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa di Gedung Tongkonan, Kabupaten Mimika, Selasa (20/10/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan penyusunan perencanaan pembangunan kampung untuk tahun anggaran 2027. Sebanyak 133 kampung mengikuti kegiatan itu dengan mengirimkan tiga perwakilan dari masing-masing kampung, sehingga jumlah peserta mencapai 399 orang.
Melalui kegiatan tersebut, aparatur kampung diharapkan memahami regulasi dan mekanisme penyusunan rencana pembangunan, termasuk ketentuan pengelolaan keuangan kampung.
Apner menyebutkan, perencanaan pembangunan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan program prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Sejumlah program yang perlu mendapat perhatian antara lain Koperasi Desa Merah Putih, penanganan stunting, serta bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami berharap materi yang sudah disampaikan oleh narasumber dari Bappeda, tenaga ahli pendamping desa, dan DPMK dapat diterapkan di kampung masing-masing,” kata Apner.
Menurutnya, pemahaman terhadap materi perencanaan menjadi modal penting bagi aparatur kampung untuk menyusun program yang realistis, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten, pemerintah distrik, serta tenaga pendamping kampung terus memberikan pendampingan pada setiap tahapan pembangunan. Pendampingan tersebut meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan anggaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Pengawasan secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, potensi penyimpangan dapat diminimalkan dan penggunaan anggaran kampung lebih tepat sasaran.
Apner berharap pembangunan kampung pada 2027 mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui program yang mendukung sektor kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.
Ia menilai perencanaan yang matang harus disertai pelaksanaan yang tepat, pengawasan yang konsisten, serta pelaporan yang transparan agar setiap program pembangunan benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat.
