Jayapura, fajarpapua.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua melaksanakan 25 kali layanan Kas Keliling Luar Kota (KKLK) di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) sepanjang April hingga September 2026. Layanan tersebut menjangkau 16 kabupaten di Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Clean Money Policy Bank Indonesia untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah cukup, pecahan yang sesuai, tepat waktu, serta dalam kondisi layak edar di seluruh wilayah Indonesia.
“Masyarakat di pegunungan, pesisir, hingga pulau-pulau terluar Papua berhak memperoleh Rupiah dengan kualitas yang sama dengan masyarakat di perkotaan. Karena itu, kami terus hadir langsung di distrik-distrik, sejauh dan seberat apa pun medannya,” ujar Warsono, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya jumlah penukaran uang tidak layak edar (UTLE). Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat di wilayah pedalaman terhadap uang Rupiah yang layak digunakan untuk bertransaksi.
Penukaran uang tidak layak edar terbanyak tercatat di Ilaga, Kabupaten Puncak, sebanyak 113.882 lembar. Selanjutnya, Sorendiweri, Kabupaten Supiori, sebanyak 109.654 lembar, serta Mindiptana, Kabupaten Boven Digoel, sebanyak 106.585 lembar.
Tingginya jumlah uang tidak layak edar di wilayah tersebut antara lain dipengaruhi terbatasnya pasokan uang baru di perbankan setempat dan tingginya kelembapan udara. Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam menyimpan dan memperlakukan uang tunai juga masih perlu ditingkatkan.
Untuk menjangkau wilayah dengan kondisi geografis yang beragam, BI Papua menggunakan berbagai moda transportasi, mulai dari jalur udara, darat, laut hingga sungai.
“Jalur udara digunakan untuk menembus kawasan pegunungan, jalur darat untuk menuju distrik yang terhubung jaringan jalan, serta jalur laut dan sungai untuk mencapai wilayah pesisir, kepulauan, dan pedalaman,” ungkap Warsono.
Pada 2026, BI Papua juga menerapkan pola rute multimoda dengan menjadikan Bandara Mozes Kilangin di Timika sebagai bandara penghubung atau hub menuju sejumlah titik layanan di Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Warsono menjelaskan, pola tersebut membantu mempersingkat waktu penerbangan pesawat perintis, menekan biaya operasional, sekaligus meningkatkan keselamatan tim yang bertugas menjangkau wilayah terpencil.
Ke depan, BI Papua akan terus memperluas jangkauan layanan kas melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perbankan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan Rupiah hingga ke seluruh pelosok, termasuk wilayah 3T.
BI Papua juga mengajak masyarakat merawat uang Rupiah dengan menerapkan prinsip 5J, yakni Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan distapler, Jangan diremas, dan Jangan dibasahi.
Selain itu, masyarakat diimbau berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan agar stabilitas harga tetap terjaga. Ketersediaan uang tunai yang memadai, percepatan penggunaan pembayaran digital, serta partisipasi aktif masyarakat dalam bertransaksi secara bijak diharapkan dapat memperkuat kelancaran sistem pembayaran di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. (hsb)
