Opini Redaksi
KABUT asap yang menyelimuti Kabupaten Mimika, Papua Tengah, bukan lagi sekadar persoalan jarak pandang dan terganggunya aktivitas masyarakat. Di balik udara yang semakin pekat, ada ancaman kesehatan yang harus menjadi perhatian serius semua pihak.
Warga menghirup udara yang tercemar, anak-anak tetap beraktivitas, sementara masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan membutuhkan perlindungan dan akses pengobatan yang memadai.
Pertanyaannya, ketika masyarakat harus menanggung dampak kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di luar wilayah Mimika, apakah pemerintah perlu menggratiskan biaya pengobatan bagi warga yang mengalami sesak napas dan gangguan kesehatan akibat asap?
Jawabannya patut dipertimbangkan secara serius: pemerintah perlu menyiapkan layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi warga terdampak, terutama kelompok rentan dan masyarakat yang kesulitan membayar biaya pelayanan kesehatan.
# Asap Datang, Warga Menanggung Risiko
Sejumlah pemberitaan fajarpapua.com dalam beberapa hari terakhir menggambarkan situasi yang perlu mendapat perhatian bersama. Pada 1 Oktober 2026, fajarpapua.com memberitakan BPBD Mimika telah membagikan 10 ribu masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap.
Kemudian, pada 10 Oktober 2026, fajarpapua.com memberitakan kualitas udara Mimika berada dalam kondisi tidak sehat dan masyarakat diminta membatasi aktivitas di luar ruangan serta mewaspadai gejala gangguan pernapasan. Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang dengan penyakit kronis termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
Pada 12 Oktober 2026, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah di Timika masih berjalan normal meskipun polusi udara akibat kabut asap semakin mengkhawatirkan. Sebagian besar siswa yang terpantau bahkan belum menggunakan masker.
Sementara itu, pada 13 Oktober 2026, fajarpapua.com kembali memberitakan desakan Anggota DPR Papua Tengah dari Daerah Pemilihan Mimika, Ardi, agar pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Papua Selatan yang berdampak hingga ke Mimika.
Rangkaian pemberitaan ini memperlihatkan bahwa penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan membagikan masker atau mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Perlindungan kesehatan warga juga harus menjadi bagian penting dari respons pemerintah.
# Jangan Tunggu Dampak Bencana
Kabut asap mengandung partikel halus dan berbagai polutan yang dapat mengiritasi saluran pernapasan. Paparan asap dapat memperburuk asma dan penyakit paru lainnya, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Dalam kondisi tertentu, seseorang yang sebelumnya sehat pun dapat mengalami keluhan akibat buruknya kualitas udara.
Bayangkan keluarga dengan penghasilan terbatas yang harus membawa anaknya berobat karena batuk berkepanjangan atau kesulitan bernapas selama kabut asap berlangsung. Tidak semua keluarga memiliki kemampuan finansial yang sama. Ada warga yang dapat segera mendatangi fasilitas kesehatan, tetapi ada pula yang terpaksa menunda pemeriksaan karena memikirkan biaya transportasi, obat-obatan, dan kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi bencana lingkungan seperti ini, pemerintah daerah hingga pusat juga perlu memastikan masyarakat memperoleh pertolongan medis tanpa terhambat persoalan biaya.
Jangan sampai warga harus memilih antara memenuhi kebutuhan makan keluarga dan memeriksakan anaknya yang mengalami gangguan pernapasan.
Gratisnya pelayanan kesehatan bagi warga terdampak bukan sekadar bentuk bantuan sosial. Kebijakan ini dapat menjadi langkah perlindungan masyarakat ketika mereka menghadapi risiko kesehatan yang bukan sepenuhnya berada dalam kendali mereka.
# Perlukah Semua Biaya Pengobatan Digratiskan?
Kebijakan pengobatan gratis perlu dirancang secara terukur agar tepat sasaran, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Mimika bersama Dinas Kesehatan, RSUD Mimika, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya dapat mempertimbangkan program pelayanan kesehatan khusus selama masa darurat kabut asap.
Program tersebut dapat mencakup: Pemeriksaan awal gratis bagi warga yang mengalami keluhan pernapasan dan diduga berkaitan dengan paparan asap.
Pelayanan medis dan obat-obatan sesuai indikasi dokter, khususnya untuk warga yang tidak mampu membayar. Prioritas bagi anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit kronis. Layanan rujukan yang jelas bagi pasien dengan sesak napas berat atau kondisi yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Posko kesehatan atau layanan bergerak di wilayah yang terdampak, terutama bagi masyarakat yang jauh dari fasilitas kesehatan.
Namun, pengobatan gratis bukan berarti setiap keluhan otomatis dinyatakan disebabkan oleh kabut asap. Penentuan diagnosis dan penanganan tetap harus dilakukan oleh tenaga medis. Pemerintah juga perlu menetapkan kriteria penerima manfaat, periode pelaksanaan, sumber anggaran yang sah, dan mekanisme pelaporan agar program berjalan transparan.
Bagi warga yang sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah perlu memastikan hak pelayanan mereka tetap berjalan sesuai ketentuan. Bantuan tambahan dapat diarahkan untuk mengatasi hambatan akses, termasuk kebutuhan pelayanan darurat dan dukungan bagi warga yang belum terlindungi secara memadai.
Dengan demikian, kebijakan ini tidak harus berarti semua layanan kesehatan bagi seluruh penduduk digratiskan tanpa batas. Pemerintah dapat memprioritaskan pelayanan yang berkaitan dengan kondisi darurat kabut asap, dengan perhatian khusus kepada kelompok rentan dan keluarga tidak mampu.
#Tidak Cukup Hanya Membagikan Masker
Pembagian masker merupakan langkah penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Masker tidak menghilangkan sumber pencemaran dan tidak menjamin seseorang sepenuhnya terlindungi dari seluruh risiko paparan asap.
Dalam pemberitaan fajarpapua.com, BPBD Mimika telah melakukan pembagian masker dan upaya pembenihan awan. Bupati Mimika juga menginstruksikan persiapan peliburan sekolah secara bertahap sebagai langkah antisipasi terhadap kualitas udara yang tidak sehat.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya penanganan. Namun, kondisi udara yang terus memburuk menuntut respons urgen sesuai perkembangan di lapangan.
Pemerintah perlu memastikan kualitas udara dipantau secara berkala, hasil pemantauan diumumkan kepada masyarakat, dan fasilitas kesehatan siap menghadapi kemungkinan bertambahnya pasien dengan keluhan pernapasan.
Pada saat yang sama, koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan sebagai sumber asap harus diperkuat untuk menangani titik-titik kebakaran.
Sebab, selama kebakaran belum terkendali, masyarakat Mimika berisiko terus terpapar asap. Penanganan harus berjalan dari dua arah: mengurangi sumber pencemaran dan melindungi warga yang sudah terpapar.(*)
