Timika, fajarpapua.com – Pengurus Daerah Karang Taruna Kabupaten Mimika mempercepat pembentukan kepengurusan hingga tingkat distrik, kelurahan, dan kampung melalui rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar di Ruang Rapat Kantor Distrik Mimika Baru, Selasa (26/5).
Rapat tersebut membahas percepatan penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Karang Taruna sebagai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan program organisasi di daerah.
Pertemuan itu dihadiri Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan 18 distrik di Kabupaten Mimika.
Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Mimika Vinsensius Apoka, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas dukungan sejak pelantikan pengurus hingga pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati atas kepercayaan yang diberikan melalui SK kepengurusan. Amanat ini menjadi dasar bagi kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab Karang Taruna di Kabupaten Mimika,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu hasil rapat adalah kesepakatan mempercepat penyusunan draft Peraturan Bupati tentang Karang Taruna. Dinas Sosial Kabupaten Mimika nantinya akan mengajukan surat kepada Bagian Hukum Setda Mimika untuk memproses penyusunan regulasi tersebut.
Selanjutnya, Karang Taruna bersama Dinas Sosial akan menggelar rapat lanjutan dengan melibatkan OPD terkait guna menyempurnakan draft Perbup.
Selain fokus pada regulasi, Karang Taruna Kabupaten Mimika juga mulai mempersiapkan pembentukan kepengurusan di 18 distrik, 19 kelurahan, dan 133 kampung di wilayah Mimika.
Meski regulasi masih dalam proses penyusunan, Vinsensius menuturkan organisasi tetap berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dalam menjalankan program kerja.
“Karang Taruna hadir untuk membantu mengurangi berbagai persoalan sosial di masyarakat. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, khususnya para pemuda,” katanya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun, menilai pembentukan regulasi dan kejelasan kelembagaan penting agar pelaksanaan program Karang Taruna di tingkat distrik memiliki arah yang jelas.
“Kami berharap hasil rapat ini segera ditindaklanjuti sehingga ke depan tidak ada lagi kebingungan mengenai siapa OPD pembina, bagaimana pola koordinasi, dan mekanisme kerja Karang Taruna di tingkat distrik,” tuturnya.
Ia menambahkan, Distrik Mimika Baru mendukung penuh kegiatan tersebut karena Karang Taruna dinilai dapat membantu pemerintah dalam menangani persoalan sosial yang melibatkan generasi muda.
“Kompleksitas permasalahan sosial di Mimika Baru cukup tinggi. Karena itu kami memfasilitasi kegiatan ini dan berharap Karang Taruna dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk berkarya sekaligus membantu pemerintah menciptakan lingkungan yang lebih baik,” pungkasnya. (moa)