Timika, fajarpapua.com – Perlindungan tenaga kerja lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), mulai menjadi perhatian serius di tengah pesatnya perkembangan industri di Tanah Papua.
Kabupaten Mimika kini menjadi rujukan bagi daerah lain dalam merancang kebijakan yang berpihak kepada masyarakat asli Papua agar tidak tersisih dalam persaingan dunia kerja.
Hal itu terlihat dari kunjungan studi banding anggota DPRK Boven Digoel dari Partai Perindo, M Syukri Ashal, ke Kabupaten Mimika untuk mempelajari Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan tenaga kerja lokal, Senin (11/5).
Kunjungan tersebut menjadi langkah awal DPRK Boven Digoel dalam mendorong lahirnya regulasi yang memberikan ruang lebih besar bagi OAP untuk terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi di daerahnya sendiri.
“Orang Asli Papua perlu mendapatkan ruang dan perlindungan agar dapat terlibat secara langsung dalam pembangunan di daerahnya sendiri,” kata Syukri.
Menurutnya, keberadaan Perda perlindungan tenaga kerja lokal sangat penting di tengah meningkatnya investasi dan aktivitas industri di Papua.
Tanpa regulasi yang jelas, masyarakat lokal dikhawatirkan semakin sulit bersaing dalam mendapatkan akses pekerjaan.
Syukri menilai Mimika menjadi contoh yang tepat karena telah lebih dahulu menerapkan kebijakan yang memberi perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja lokal.
Pengalaman tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di Kabupaten Boven Digoel yang juga terus berkembang.
“Semoga di Kabupaten Boven Digoel kebijakan seperti ini juga bisa segera diberlakukan, karena ini merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan juga aspirasi dari DPRD,” ujarnya.
Jadi Pusat Belajar DPRK Boven Digoel
Selain mempelajari Perda tenaga kerja lokal, Kabupaten Mimika juga menjadi lokasi pelaksanaan Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Boven Digoel periode 2024-2029.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Ananias Faot, mewakili Bupati Mimika di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan Mimika.
Dalam sambutannya, Ananias Faot menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan orientasi tersebut juga didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika sebagai bentuk dukungan antarwilayah dalam memperkuat kapasitas lembaga legislatif di Papua Selatan.
Mimika dipilih sebagai lokasi orientasi karena dinilai memiliki fasilitas memadai untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas anggota dewan dari daerah tetangga.
Melalui kegiatan tersebut, para anggota DPRK Boven Digoel diharapkan mampu meningkatkan kompetensi, memperkuat pemahaman tugas legislatif, serta memperjuangkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk perlindungan tenaga kerja lokal OAP. (mas)