Timika, fajarpapua.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika resmi menaikkan penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembukaan lahan perkebunan seluas 150 hektare Tahun Anggaran 2024 senilai sekitar Rp 22,5 miliar ke tahap penyidikan.
Dalam proses penyidikan tersebut, Kejari Mimika telah memeriksa delapan orang saksi guna mendalami dugaan penyimpangan pada proyek yang berada di bawah Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika.
Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, I Putu Eka Suyantha, mengatakan pihaknya masih akan melakukan pendalaman terhadap sejumlah pihak lain untuk memperjelas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Yang jelas masih ada yang akan kami gali lagi. Kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan kerugian negara oleh BPKP, yang saat ini proses audit sementara berjalan,” kata Putu kepada wartawan akhir pekan lalu.
Menurutnya, proses penyidikan terus berjalan sembari menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Hasil audit tersebut nantinya menjadi salah satu dasar penting dalam penanganan perkara.
Putu menegaskan pihak kejaksaan terus bergerak mengumpulkan alat bukti untuk mengungkap dugaan tindak pidana dalam sejumlah proyek tersebut.
“Kami tetap berupaya mencari bukti-bukti untuk membuat terang tindak pidana tersebut. Kami tidak diam, namun terus bergerak,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Mimika, Nobertus Dhendy Restu Prayogo, menjelaskan pemeriksaan terhadap delapan saksi menjadi tahapan penting dalam menentukan langkah hukum lanjutan.
Meski perkara telah naik ke tahap penyidikan, hingga kini Kejari Mimika belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembukaan lahan perkebunan tersebut.
Diketahui, proyek pembukaan lahan perkebunan Tahun Anggaran 2024 itu tersebar di sejumlah distrik di Kabupaten Mimika, yakni Distrik Mimika Barat, Tembagapura, Mimika Baru, Wania, Kwamki Narama, dan Iwaka. (mas)