Timika, fajarpapua.com - Rencana DPRP Papua menggelar pleno pembentukan pansus pergantian almarhum Klemen Tinal pada Senin (15/6) ditentang pihak keluarga duka. Pasalnya, kepergian almarhum belum genap 40 hari.
Tokoh Intelektual Pegunungan Tengah, Samuel Yogi SH kepada fajarpapua.com, Minggu (13/6) mengatakan, semestinya DPRP mempertimbangkan rencana sidang pembentukan pansus tersebut.
"Almarhum meninggal 21 Mei lalu, tanah kubur masih basah, keluarga bahkan rakyat Papua masih berduka, tolonglah dipertimbangkan, kalau bisa hentikan karena belum sampai 40 hari," ungkap Samuel yang merupakan keluarga almarhum.
Dikatakan, secara adat budaya orang Papua, keputusan yang dilakukan DPRP tidak menggambarkan penghormatan terhadap seorang tokoh sekaligus pemimpin.
“Kalau merasa bagian dari Papua dan tahu adat berarti DPRP tidak akan lakukan itu,” tegasnya.
Menurut Yogi, DPRP sudah mengeluarkan steatmen untuk membentuk badan musyawarah guna membahas pemberhentian wagub Papua 2019-2023.
“Ini bukan budaya dan adat kita. Masih ada waktu dua tahun lebih, jadi saya pikir kita harus saling menghormati, menghargai untuk bangun Papua,” katanya.
Yogi juga menegaskan, terlalu dini untuk mengeluarkan suatu keputusan. Sehingga ia meminta agar setelah 40 hari kepergian Klemen Tinal barulah DPRP mengeluarkan pernyataan untuk pelaksanaan sidang dalam mengambil sebuah keputusan memberhentikan dan mengambil keputusan untuk calon wakil gubernur Papua yang baru.
“Kalu begitu, ya masuk akal kalau setelah 40 hari tapi ini masih dua minggu, kami menilai ini kepentingan begitu,” ujarnya.
Sebaliknya ia menegaskan, sosok yang tepat menggantikan almarhum Klemen Tinal yakni Yansen Tinal yang merupakan bagian dari darah daging almarhum. (red)
